Polisi Lakukan Pelanggaran HAM Serius Di Abepura | Pasific Pos.com

| 19 April, 2019 |

Polisi Lakukan Pelanggaran HAM Serius Di Abepura

Penulis  Minggu, 11 Oktober 2015 18:34

Polisi Lakukan Pelanggaran HAM Serius Di Abepura

Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura kembali melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia sekaligus merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap sekitar 6 (enam) orang Biarawan Gereja Katolik pada hari Kamis, 8/10 di Abepura-Jayapura.

Keenam orang biarawan tersebut, masing-masing : Sofers Pangguem, OSA; Fr.Freddy Y.Pawika, OFM; Fr.Dorman Skukubun, OFM; Fr.Benyamin Tanang, OFM, Fr.Gaspar Bahala, OFM; dan Fr.Didimus, OFM.

Dalam pemberitaan media online di Tanah Papua, terlihat jelas dan dapat menjadi suatu fakta bahwa telah terjadi tindakan anarkis dan dekstruktif yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polresta Jayapura terhadap para pengunjuk rasa saat itu.

Tindakan sejumlah aparat Polresta Jayapura tersebut sama sekali tidak mematuhi dengan baik amanat Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak sasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjamih hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan berekspresi. Bahkan nyata-nyata melanggar amanat Peraturan Kapolri (Perkap) mengenai penanganan unjuk rasa serta Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa.

Tidak terjadi negosiasi diantara aparat Polresta Jayapura dengan koordinator maupun massa pengunjuk rasa saat itu, tetapi tiba-tiba aparat Polisi sudah datang dan secara membabi buta melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan terhadap para biarawan bersama sejumlah massa yang sedang melakukan aksi damai menuntut diteruskannya proses hukum terhadap peristiwa hukum dugaan pelanggaran HAM Berat di Enarotali-Paniai Desember 2015 yang lalu.

Berkenaan dengan itu adalah cukup layak jika kami mendesak Kapolda Papua segera melakukan tindakan mengganti posisi jabatan Kapolresta Jayapura dan juga Kasat Reskrim Polresta Jayapura. Hal ini disebabkan karena mereka sebagai aparat penegak hukum tidak mampu melakukan dan menjalankan langkah-langkah persuasif dalam penanganan unjuk rasa damai tersebut sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku.

Tindakan beberapa orang anggota Polisi dari Polresta Jayapura yang hendak menangkap dan menganiaya salah satu frater Yulianus Pawika dan gambarnya sudah di dapat dan dikirim kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa-Swiss tersebut semakin menambah daftar panjang tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang senantiasa dilakukan oleh aparat Militer dan Kepolisian terhadap rakyat Papua yang hendak menyampaikan aspirasinya sesuai ruang demokrasi yang telah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Perbuatan beberapa aparat polisi dari Polresta Jayapura yang sempat menganiaya seorang Frater atas nama Yulianus Pawika, OFM adalah sangat disayangkan dan semakin mencerminkan bahwa aparat polisi di Tanah Papua sudah sangat arogan dan tidak memiliki kepekaan sosial dan tidak memahami sama sekali prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang memberikan jaminan perlindungan terhadap para pengunjuk rasa damai.

Bahkan tindakan tersebut selain dapat memperoleh ganjaran hukum menurut aturan perundangan yang berlaku, tetapi juga pasti dapat memperoleh ganjaran dari Yang Maha Kuasa yang telah memilih para biarawan tersebut sebagai hambanya di Gereja Katolik di Tanah Papua.-

Berkenaan dengan itu, Gereja Katolik melalui Ordo Fransiskan dan Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua bersama BP Am Synode GKI di Tanah Papua dapat melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Kapolresta Jayapura ke pengadilan yang berwenang di Tanah Papua.


Peace,


Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada .-

Dibaca 1523 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.