Tak Kunjung Tuntas, Progres Kasus Pania Ditanyakan ke Komnas HAM RI | Pasific Pos.com

| 25 January, 2020 |

John NR Gobai John NR Gobai

Tak Kunjung Tuntas, Progres Kasus Pania Ditanyakan ke Komnas HAM RI

Sosial & Politik Penulis  Sabtu, 14 Desember 2019 12:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Peduli terhadap pelanggaran berat kasus Paniai, mantan anggota DPR Papua lewat mekanisme pengangkatan, John NR Gobai mengatakan, jika dirinya telah menanyakan progres kasus Paniai ke anggota Komnas HAM RI, M Choirul Anam saat berkunjung di Jayapura, Jumat (13/12/19).

Pasalnya kata Gobai, kasus Pania sudah lama dinantikan masyatakat Papua, bahkan Presiden  RI Joko Widodo juga sudah berjanji mau menuntaskannya,

Untuk itu, mantan legislator Papua ini juga mengungkapkan hal tersebut kepada Choirul Anam yang ditunjuk sebagai Ketua tim pelanggaran berat kasus HAM Paniai.

"Sesuai kewenangannya dalam UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Komnas HAM sudah membentuk tim adhock untuk dugaan pelanggaran berat kasus HAM Paniai dan kini pak Choirul Anam sebagai ketua timnya. Awalnya kan Menejer Nasition, tapi setelah pergantian kini pak Anam yang ketua tim," kata Gobai kepada Wartawan di Jayapura, Jumat (13/12/19).

Dikatakan, ia pernah menemai Choirul Anam ke Paniai meminta keterangan saksi dan mengumpulkan informasi serta barang bukti. Beberapa saksi juga sudah  diperiksa temasuk mantan Mekopolhukam dan mantan Kapolda Papua, Yotje Mende.

"TNI yang belum diperiksa, kami minta Panglima TNI koperatif untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM," tandasnya.

Lanjut dikatakan Jhon Gobai, ketika ia menanyakan progres tim adhoc sampai dimana, Anam menyatakan mungkin minggu kedua Januari Komnas HAM akan melakukan paripurna dan tim adhok akan melaporkan hasilnya saat paripurna.

"Dengan berbagai data lapangan dan keterangan berbagai pihak, saya harap Komnas HAM tegas menyatakan kasus Paniani pelanggaran HAM," harapnya.

Bahkan, Jhon Gobai juga meminta Presiden RI, Joko Widodo, sesuai dengan UU Otsus untuk mengeluarkan Perpes pembentukan pengadilan HAM di Jayapura agar kasus Paniai diadili di Papua. (TIARA)

Dibaca 78 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.