JBR : Gubernur Ingin Ketua Definitif Segera Dilantik | Pasific Pos.com

| 25 January, 2020 |

Ketua sementara DPR Papua,  Jhony Banua Rouw. Ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw.

JBR : Gubernur Ingin Ketua Definitif Segera Dilantik

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 12 Desember 2019 22:36 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, -  Pimpinan sementara DPR Papua, Jonhy Banua Rouw, SE mengatakan, jika Gubernur Papua ingin Ketua definitif DPR Papua segera dilantik.

Hal itu diungkapkan, lantaran beberapa hari lalu Politisi Partai NasDem yang akrab disapa JBR ini bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe.  

Yang mana, orang nomor satu di Papua itu menyampaikan langsung keinginannya agar DPR Papua secepatnya memiliki pimpinan tetap. Sebab sudah hampir dua bulan lembaga tersebut belum memiliki Pimpinan definitif. Sehingga gubernur meminta agar proses pelantikan untuk segera dilaksanakan.

"Sesuai apa yang disampaikan pak gubernur, beliau juga menyampaikan lansgsung kepada saya untuk proses pelantikan segera dilakukan. Bahkan beliau meminta, kalau bisa tanggal 13 sudah diselesaikan. Akan tetapi kita tahu bahwa sejak beliau mengeluarkan surat pengantar ke pusat, itu baru hari Selasa. Sehingga saat ini dokumen kita masih di Mendagri menunggu SK-nya. Jadi surat pengusulannya baru dikirimkan," kata Johny Banua Rouw kepada Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya,  Kamis (12/12/19).

Menurut JBR,  gubernur konsisten dan beliau sangat memahami aturan. Untuk itu Gubernur meminta segera diselesaikan pelantikan pimpinan definitif dan meminta staf dari pemerintah untuk mengawal  proses di Mendagri.

"Beliau juga sangat memahami, bahwa kalau ini tak jalan maka akan menggangu proses pemerintahan yang lain, terutama terkait dengan Reses dan Kunker kami di akhir tahun. Beliau juga sampaikan, harus dijalankan sesuai dengan aturan yang baik dan aturannya harus ada pimpinan definitif," ujar JBR.

Bahkan lanjutnya, gubernur juga berpesan, bahwa ia  (gubernur) tak ingin urusan di DPR Papua dibawa ke pemerintahan.

Untuk itu diharapkan proses SK di Mendagri dapat segera selesai karena pihaknya menjadwalkan rapat pada 13 Desember bersama pimpinan fraksi guna membahas jadwal paripurna pelantikan pimpinan definitif.

"Saya harus menggaris bawahi ini bahwa, pimpinan definitif itu tidak harus menunggu tatib. Mari kita membaca dengan baik  PP 12 tahun 2018 dan UU 23 tahun 2014 tentang penyusunan tatib dewan dan pemerintahan daerah," tekannya.

Selain itu,  pihaknya juga sudah berkonsultasi ke bagian hukum Kemendagri, dan pihak Kemendagri menyatakan pelantikan bisa dilakukan karena di Jawa Barat pun melakukan hal yang sama.

"Dan lima tahun lalu kita juga melakukan hal yang sama, bukan hanya hari ini. Jadi pimpinan definitifnya ada dulu, baru pimpinan definitif memimpin rapat pembentukan kelengkapan dewan. Jadi tidak harus tatib dulu, karena tatib itu mengatur internal dalam dewan termasuk pembentukan alat kelengkapan dewan," terangnya.

"Mari kita lihat aturan ini dengan baik, pakai sudut pandang yang tepat, mengerti aturan yang ada dan tepat,  tidak membawa kepentingan-kepentingan lain dulu.  Lebih baik kita membangun Papua ini agar kedepannya lebih baik lagi," sambungnya.

Oleh karena itu,  ia berharap pelantikan dilakukan sebelum libur,  agar anggota DPRP dapat melakukan reses karena pimpinan definitif yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD. Kalau tak ada pimpinan defintif, maka tidak bisa melakukan reses. Padahal reses merupakan salah satu tugas dewan yang harus dilakukan.

"Kalau misalnya pelantikan pimpinan defintif  di Januari, berarti tahun ini dewan tidak bisa melakukan reses dan kunker.  Maka, dananya pun harus dikembalikan ke kas daerah," tandas JBR.

Terkait tatib, JBR menambahkan, jika pembahasannya telah rampung di Kemendagri. Kini tinggal menunggu Mendagri membuat dalam bentuk tertulis mana yang sesuai aturan dan mana yang mesti diubah.

"Terkait polemik yang terjadi saat ini, sikap pak gubernur sangat santun dan dapat menengahi semua. Saya melihat gubernur negarawan, dan sangat bijaksana melihat sesuatu dengan aturan yang baik. Dan menurut saya keputusannya sangat tepat. Sebab kalau tak ada pelantikan, maka lembaga ini akan mengganggu pemerintah. Kan tak ada masalah, semua sudah sesuai aturan. Jadi beliau sangat melihat dari sisi aturan yang tepat," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 124 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.