Biro Organisasi Susun Langkah Trategis Transformasi Jabatan | Pasific Pos.com

| 18 January, 2020 |

Biro Organisasi Susun Langkah Trategis Transformasi Jabatan

Papua Barat Penulis  Sabtu, 07 Desember 2019 00:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah menyusun langkah-langkah konkrit dan stategi guna melakukan pemetaan transformasi dari jabatan strukturan ke jabatan fungsional.

Kepala Biro Organisasi, Setda Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, penyusunan langkah-langkah kontrit dan stategi tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) guna melakukan peramingan jabatan strukturan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

 “Kami sudah lakukan pemetaan untuk transformasi dari jabatan strukturan ke jabatan fungsional sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada di fungsional. Mungkin ada pejabat di jabatan administrasi akan ditransformasikan ke analis kebijakan atau analis perencana atau akuntan.

Nah, semua ini sementara lagi kita pemetaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta jabatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekarang sudah ada pemetaan seperti itu,” kata Djalimun kepada Tabura Pos di Swissbel Hotel, Manokwari, Kamis (5/12).

Dikatakan Djalimun, untuk transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak semudah yang dibayangkan sebab, semua ini akan dilihat dari kompetensi pendidikan. Ada jabatan tertentu yang disesuaikan dengan kamus jabatan.

Ia mencontohkan, transformasi jabatan stuktural dilakukan untuk semua jabatan esalon III dan IV, kalau di Papua Barat sekitar 900 jabatan esalon III dan IV berarti sejumlah itulah yang akan ditransformasikan.

Namun, sambung dia, ada sejumlah jabatan yang sama, misalnya dibidang administrasi adalah analis kebijakan dan itu hampir semua sama terkecuali yang ada di bidang pertanian, peternakan, migas dan keuangan itu sudah masuk dalam jabatan teknis.

Dikatakan Djalimun, dalam transformasi jabatan ini akan dilakukan uji kompetensi mereka sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing, makanya proses ini tidak mudah, sehingga proses awalnya dilakukan di tingkat kementerian dulu.

Kalau memang, lanjut dia, hasilnya seperti apa, tetapi itu dibidang perindustrian dan perdagangan tetapi kalau di daerah agak berbeda pekerjaannya.


“Kalau di kementerian presiden tekankan pada bidang perekonomian, perizinan, perdagangan kalau di daerah kebanyak administrasi.  Tetapi kalau di daerah kita akan apakah akan dihapus semuanya ataukah ada pertimbangan lainnya. Kalau semuanya bekerja dijabatan fungsional, maka siapa lagi yang akan bekerja dibagian administrasi, seperti inilah yang akan kita lihat kedepan,” bebernya.

Ia menambahkan, di Papua Barat diberikan undang-undang kekhususan dan pengaturan kelembagaaan, inilah langkah-langkah dicoba agar tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan dari pusat.

“Mungkin kita akan usulkan bahwa jabatan-jabatan itu khusus di Papua masih diperlukan karena kalau kita secara langsung mengubah jabatan dari struktural ke fungsional, maka akan memberatkan pengawai yang bersangkutan karena terkait kompetensi yang bersangkutan.

Sebab, dia akan menguji kompetensi sesuai dengan jabatannya yang akan diduduki dan jabatannya. Tetapi semua ini akan kita lihat dulu sebab belum ada petunjuk teknis dari kementerian dan sementera ini masih dipusat dan belum ke daerah,” tandasnya. [FSM]

Dibaca 79 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.