JBR Diminta Jelaskan Nama Oknum Yang Sudah Menghambat Paripurna | Pasific Pos.com

| 21 January, 2020 |

Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir

JBR Diminta Jelaskan Nama Oknum Yang Sudah Menghambat Paripurna

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 06 Desember 2019 23:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir atau yang akrab disapa BMD meminta Ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw (JBR) menjelaskan siapa nama oknum yang sudah menghambat jalannya Rapat Paripuran dengan agenda Pengumuman dan Pengusulan Pimpinan DPR Papua masa jabatan 2019-2024, yang baru-baru ini dilaksanakan.

Bahkan, BMD meminta JBR harus menyebutkan nama orang tersebut secara terang-terangan ke publik.

"Joni Banua harus jelaskan dan buka ke publik siapa nama orang yg menghambat sidang paripurna itu. Joni itu mengerti aturan atau tidak? Sebab selama jadi anggota DPRP periode 2009-2014 dan 2014-2019,  Joni Banua juga termasuk salah satu anggota yang jarang masuk kantor, sehingga tidak paham aturan," tandas BMD kepada Reportase Papua, Jumat (6/12/19).

Apalagi lanjut BMD, tahapan tatib DPRP belum selesai juga belum dikonsultasi ke Kemendagri sesuai ketentuan pasal 128 PP 12 tahun 2018, tapi dia sudah main potong tahapan.

"4 hal penting yang harus dilaksanakan oleh pimpinan sementara DPRD. Tahapannya jelas, lalu kenapa Jhony Banua paksakan lompat tahapan? Ada apa dengan Jhony," ucapnya.

Padahal kata Boy Dawir,  pada jam 10 pagi saat  itu, sudah ada undangan untuk kita melakukan perubahan jadwal agar menyesuaikan dengan tahapan yang ada.

"Jadi tidak ada yang melarang atau menghalang-halangi untuk laksanakan Rapat Paripurna pembacaan nama pimpinan DPRP definitif, tetapi karena tahapan yang harus diikuti agar tidak salah dalam penerapan tata urutan aturan yang ada," jelas BMD.

Bahkan legislator Papua ini meminta  untuk mengawasi keuangan pimpinan DPRP yang bulan November - Desember 2019, sebab ia curiga lantaran belum ada pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRP.

"Saya curiga, jangan sampai uang pimpinan mau dipakai sebelum diambil sumpahnya, sehingga tahapan dipaksakan karena mau habiskan jatah uang pimpinan walau belum dilantik atau diambil sumpah. Ini bahaya, jangan anggota DPRP lainnya dirugikan dengan sikap pimpinan seperti ini. Baru awal tugas saja sudah begini ini bagaimana nanti untuk 5 tahun kedepan?, jangan sampai anggota tiarap semua," tandas BMD.

Selain itu ungkap Boy, Ketua sementara Jhony Banua juga belum memberikan penjelasan kepada anggota DPRP terkait dua kali kegiatan tanpa anggota dewan dengan menerima tim pemekaran Tabi dan Sarireri serta mendampingi Tim Pemekaran Provinsi Tabi dan Saireri ketemu Mendagri.

"Kami dewan belum punya agenda kerja,  lalu kenapa buat kegiatan diam-diam. Jhony jangan bikin lembaga DPRP seperti lembaga perusahan," ketusnya.

BMD menambahkan, Papua punya UU Otsus, artinya undang-undang yang berbeda dengan daerah lain atau disebut UU lex spesialis.

"Yang tidak boleh bertentangan  dengan 6 kewenangan pusat, itu kita tidak boleh tabrak. Tapi untuk kebaikan Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua, maka baik Tatib DPRP maupun Perdasi dan Perdasus silahkan dibuat," pungkasnya. *TIARA)

Dibaca 115 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik