FPD Waropen Gelar Aksi Demo, Pertanyakan SK Pelatikan Anggota DPRD | Pasific Pos.com

| 21 January, 2020 |

FPD Waropen Gelar Aksi Demo, Pertanyakan SK Pelatikan Anggota DPRD

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 04 Desember 2019 21:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Waropen- Ratusan Massa Forum peduli Demokrasi (FDP) Kabupaten Waropen mendatangi kantor Bupati selasa (3/12), mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang pelantikan anggota DPRD Kab. Waropen Periode 2019-2024, dimana diduga SK tersebut, menurut pendemo dalam tuntutannya salah satu caleg dari partai politik mendapatkan penambahan suara yang tidak sesuai dengan hasil pleno KPUD Kab. Waropen.

Salah satu peserta demo Ivan Imbiri yang juga selaku calon anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 pihaknya yang merasa dirugikan saat dihubungi via telpon mengatakan, ada empat poin tuntutan yang disampaikan antara lain, memintah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Serta Kabag Hukum untuk mengklarifikasi Surat Pengantar Bupati terkait SK No 39/LP.01.9-KTP/9115/KPUD-KAB/VII/2019 Tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Waropen dalam pemilihan umum tahun 2019.

Juga Mendesak kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta kabag hukum untuk segera mengambil langka untuk merevisi SK Gubernur.  

Mendesak kepada KPUD serta Bawaslu Kabupaten Waropen agar menyurati gubernur, untuk dapat merevisi SK gubernur dan kemudian disesuaikan dengan SK hasil pleno penetapan pada tanggal 31 juli 2019 di waropen yang menetapkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara 6.631 dari seluruh calek di tiga dapil, Jelas Ivan.

Ia juga memintah kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat pelantikan anggota DPRD terpilih kabupaten waropen periode 2019-2024.

Dengan tegas Ivan mengatakan bahwa memberikan tenggangwaktu selama 3X24 jam untuk dapat mengakomodir sesuai dengan tuntutan tersebut, karena jika tidak dilaksanakan maka akan kembali melakukan aksi demo dengan membawah massa lebih banyak.

“Jika pemerintah tidak melaksanakan dan menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka kami akan menggerakkan massa dalam jumlah yang lebih besar untuk menduduki kantor Buppati serta memboikot seluruh aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Waropen” Ujarnya

Ivan mengatakan bahwa saat melakukan aksi di kantor diterimah  oleh Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey bersama anggota DPRD, Kapolres Waropen, dan Perwirah penghubung, dan terkait dengan tuntutan tersebut Wakil Bupati memberikan memberikan jawaban bahwa ini akan ditindaklanjuti. Tutup Ivan. (af).

Dibaca 167 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik