DPR Papua Bakal Terancam Tidak Bisa Lakukan Reses | Pasific Pos.com

| 29 January, 2020 |

Johny Banua Rouw Johny Banua Rouw

DPR Papua Bakal Terancam Tidak Bisa Lakukan Reses

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 03 Desember 2019 22:44 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura : Ketua sementara DPR Papua, Johny Banua Rouw atau yang disingkat JBR mengatakan, tak ada masalah terkait pembahasan tatib DPR Papua, sebab sesuai dangan jadwal tatib akan di presentasikan hari ini.

Hanya saja kata JBR, masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan sehingga tim tatib minta waktu untuk menyelesaikannya pada hari ini juga.

"Saya lihat tidak ada masalah lagi soal tatib dan sudah bisa jalan beberapa hari ini, ya kita beharap nanti sebentar lagi dipresentasikan ke semua anggota dewan, lalu kita kirim ke Jakarta untuk di konsultasikan," kata Jhony Banua kepada Wartawan ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/12/19).

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan rapat pada Senin malam bersama pimpinan fraksi dan memutuskan untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang diterima DPR Papua terkait dengan pimpinan definitif.

Dimana dalam surat itu, Mendagri memberikan waktu 7 hari harus sudah bisa diselesaikan dan diusulkan ke Jakarta, sehingga lewat rapat tersebut diputusakan melakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif DPRP  yang akan dilakukan Rabu (4/12/19) jam 2 siang.

"Kenapa harus cepat dilakukan?, sebab kalau kami tidak segera lakukan pimpinan definitif dengan cepat, maka pemerintahan ini akan terganggu. Yang pertama kelembagaan kita saja, DPRP terancam tidak bisa melakukan reses juga kegiatan-kegiatan lainnya sebab pimpinan sementara tidak punya kewenangan untuk menandatangani SPT,  karena itu kewenangan pimpinan definitif," jelasnya.

Mengenai aturan itu, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekwan DPR Papua yang sudah bertemu dengan pihak Mendagri. Dan Mendagri menyatakan tidak boleh, sehingga anggota dewan tidak bisa melakukan yang namanya perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah.

Selaian itu, kata Jhon Banua Rouw, anggota dewan tidak bisa melakukan reses karena mesti ada SPT, dan itu akan berdampak lebih luas, salah satunya terkait APBD 2020 yang sudah disahkan oleh DPR yang lalu.

"Jadi setelah konsultasi harus dibawa kembali untuk dibahas dan diharmonisasi bersama-sama dengan TAPD dan tim anggaran dewan. Ini harus dilakukan pembahasan, tapi di sini kami belum bisa lakukan karena kami belum punya badan anggaran," ungkapnya.

Dikatakan, setelah pembahasan dibuat oleh badan anggaran ini kemudian akan dilakukan penandatanganan antara pimpinan DPRP dan Gubernur. Namun itu tidak bisa dilakukan jika tak ada pimpinan definitif. Kalau ini tidak bisa dilakukan maka  APBD 2020 akan terganggu juga. Kalau APBD 2020 terganggu, artinya bagaimana harus membayar gaji PNS di bulan Januari serta pelayanan kesehatan juga pelayanan yang lain-lain.

"Ini semua akan terganggu, begitu juga dengan proses belajar mengajar yang ada di provinsi ikut terganggu. Kalau itu kita mau paksakan dan kita gunakan APBD sebelumnya, maka proses PON terganggu. Tahun depan itu sudah PON. Ini agenda besar, ini nama baik Papua, nama baik seorang gubernur Lukas Enembe dan wakil gubernur, Klemen Tinal yang sudah dari awal semangat untuk memperjuangkan pelaksanaan PON di Papua. Jadi ini mesti dijaga baik, juga nama baik gubernur dan provinsi Papua," tandasnya.

Terkait surat Mendagri tambahnya, dalam surat itu ada point yang dimaknai bahwa akan menggunakan UU nomor 30 itu ada hirarki kewenangan. Mungkin akan ada tindakan-tindakan yang diambil, bahwa apakah boleh ada sanksi yang lain.

"Kami belum lihat dengan baik tapi kalau kami membaca surat, kami memaknai bahwa ada warning dan batasan waktu berarti ada warning. Jadi kita berharap ini bisa selesai supaya kita bisa membangun Papua ini dan kita bisa selesaikan tugas-tugas dewan dengan baik sebab itu yang paling penting," tegas Politisi Partai NasDem itu. (TIARA)

Dibaca 120 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.