Tidak Bias, Setiap Program dan Kegiatan di OPD Telah Gunakan SIPP | Pasific Pos.com

| 25 January, 2020 |

Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota

Tidak Bias, Setiap Program dan Kegiatan di OPD Telah Gunakan SIPP

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 27 November 2019 23:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Dalam rangka mengintegrasikan setiap dokumen program kegiatan perencanaan di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Program (SIPP).

Apa yang digagas Pemkab Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penggunaan aplikasi SIPP ini mendapatkan respon positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dari hasil monitoring KPK beberapa waktu lalu, dan Kabupaten Jayapura masuk urutan kedua terbaik setelah Provinsi Papua untuk urusan pengendalian korupsi.

"Contohnya program yang bias itu antara dokumen satu dengan dokumen lain programnya kadang-kadang di rencana strategis (Resntra) programnya ini, tetapi pindah ke dokumen rencana kerja (Renja) programnya lain atau kegiatannya lain," ujar Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota, S.Sos, M.Si, ketika ditemui awak media, di ruang kerjanya, Rabu (27/11) siang.

Keuntungan menggunakan aplikasi SIPP ini, kata pria yang akrab disapa Parson ini, biasnya dokumen perencanaan dari setiap OPD yang selama ini terjadi dengan mudah dapat diverifikasi, setelah terverifikasi akan terlihat konsistensinya. Apakah ada perbedaan dokumen saat disusun dari Rencana Strategis (Renstra) lalu pindah ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seterusnya ke Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA- PPAS) dan terakhir ke Rencana Kerja (Renja).

"Kita lihat dari situ apakah sama atau tidak, kalau tidak sama maka kita lakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang tidak sama. Tergantung capaiannya dan indikatornya itu yang coba kita lakukan," jelasnya.

Parson menambahkan, aplikasi SIPP sangat memudahkan penyusunan APBD. Selain itu, setiap dokumen milik pemerintah daerah akan terdokumentasi dengan baik serta secara terbuka siapapun dan kapanpun orang dapat melihat dokumen yang dimaksud.

"Bisa diakses oleh umum secara online, misalnya ada masyarakat yang ingin melihat kira-kira tahun ini perencanaan di Kabupaten Jayapura, berapa program dan kegiatan yang bisa diakses di situs aplikasi sippkabjayapura.go.id," bebernya.

Selain bisa diakses oleh masyarakat umum, pihaknya terus berupaya agar semua dokumen dapat tercatat dengan baik mulai dari dokumen usulan masyarakat kampung ke Distrik dilanjutkan ke Kabupaten Jayapura atau OPD, yang setiap tahunnya akan diunggah ke dalam aplikasi tersebut.

"Aplikasi SIPP adalah milik pemerintah kabupaten Jayapura yang pusatnya di bagian perencanaan sebagai planning (perencanaan) kita dalam mengakomodir setiap perencanaan yang ada," tukas Parson Horota, sekaligus menyampaikan bahwa gagasan ini merupakan syarat untuk peserta Diklat Pim II.

Dibaca 80 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.