BPJS Kesehatan Menjelaskan Perpres 75/2019 kepada Pegawai KPPN Jayapura | Pasific Pos.com

| 9 December, 2019 |

Sosialisasi Perpres 75/2019. Sosialisasi Perpres 75/2019.

BPJS Kesehatan Menjelaskan Perpres 75/2019 kepada Pegawai KPPN Jayapura

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Rabu, 27 November 2019 23:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Jayapura -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN )Jayapura melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 
 
KPPN Jayapura juga menyampaikan progress koordinasi pelaksanaan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS/ TNI/Polri dan PPNPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
 
“Pemotongan iuran JKN bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 bagi PNS yaitu iurannya 1 persen dari Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja," jelas Kepala KPPN Jayapura, Nurhidayat, Selasa (26/11/2019).
 
"Waktu pemotongan mulai pada pembayaran gaji Bulan Desember 2019 dengan batas tertinggi penghasilan untuk perhitungan Rp.12.000.000,-, iuran JKN maksimal Rp120.000,- dan selisih kekurangan potongan bulan Oktober s.d November 2019 diperhitungkan pada gaji bulan Desember 2019," tambah Nurhidayat.
 
Jika terdapat kelebihan potongan bulan Oktober sampai dengan November 2019, kata Nurhidayat, diperhitungkan menggunakan mekanisme pengembalian penerimaan.
 
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Anita Panggabean mengungkapkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.
 
Dia melanjutkan, pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.
 
“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Anita.
 
Anita menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. 
 
“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang/jiwa, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Anita.
 
Dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
 
“Harapannya melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan,” tutupnya. (Zulkifli)
Dibaca 806 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.