Dewan Adat Lapago : Posisi Kadis Kesehatan Wajib OAP | Pasific Pos.com

| 7 December, 2019 |

Timotius Wakur Timotius Wakur

Dewan Adat Lapago : Posisi Kadis Kesehatan Wajib OAP

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 26 November 2019 04:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura : Dewan Adat Lapago, meminta posisi jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua harus dijabat oleh orang asli Papua (OAP).

Hal itu ditegaskan, Perwakilan Dewan Adat Lapago, Timotius Wakur kepada Wartawan di salah satu Hotel di Kota Jayapura, Senin (25/11/19).

Sebab kata Timotius Wakur, dalam jabatan struktural di Provinsi Papua, termasuk posisi Kadis Kesehatan ini berhubungan langsung dengan nafas kehidupan masyarakat terutama orang asli Papua.

Untuk itu, pihaknya meminta posisi itu dijabat orang asli Papua karena selama ini, di lapangan ada dokter yang jarang berada di tempat tugas. Padahal banyak masalah yang ditemukan pihaknya di lapangan.

"Banyak yang tidak ada obat, tidak ada dokter dan manteri. Karena manteri-manteri di kampung kebanyakan manteri misonaris. Sedangkan manteri yang PNS kebanyakan berada di kota. Misalnya di Keerom Kadis kesehatannya lebih banyak di kota dari pada di Keerom," ungkap Timotius Wakur.

Oleh karena itu, pihaknya bersama rakyat ingin seorang kepala dinas fokus dengan tugas melayani staf di kantor dan masyarakat serta memiliki hubungan baik dengan gubernur.

Menurutnya, hubungan dengan gubernur itu dinilai nomor satu. Sehingga hubungan baik itu harus dijaga.

"Jadi selama ini hubungan gubernur dan para kepala dinas itu kurang. Kedua, seorang kepala dinas bukan seorang bisnismen. Bukan mencari keuntungan dalam dana-dana yang masuk untuk kesehatan masyarakat. Tapi dia harus fokus melayani masyarakat dan melihat kebutuhan orang banyak," tuturnya.

Selain itu lanjutnya, kehidupan pribadi seorang kepala dinas juga harus jujur karena pihaknya melihat ada masalah pribadi yang bisa mengganggu tugas seorang kadis.

"Misalnya rumah tangga berantakan, atau isteri lebih dari satu. Ini bisa mengganggu kosentrasi kerjanya," ujarnya.

Bahkan kata Wakur, bisa saja kepala dinas melampiaskan masalah pribadinya kepada staf. Berikut yaitu tidak boleh nepotisme. Dia harus melihat dokter-dokter di daerah.
 
"Jadi jangan bilang di kabupaten/kota itu tanggungjawab bupati. Tidak boleh. Jangan lihat hanya daerahisme," tandasnya.

Kemudian poin lain kata Wakur, dalam situasi Otsus, orang asli Papua dari sorong sampai Merauke SDMnya sudah siap memimpin dinas ini.

"Jadi jka ada non-OAP yang punya kapasitas sebagai dokter ahli. Dia tidak boleh jadi pejabat dalam struktural. Itu motifasinya apa. Kami dewan pertanyakan dokter-dokter yang namanya diumumkan lulus tes kemarin ada dokter spesalis, ada dokter yang punya usaha masuk," ketusnya.

Namun jika hal itu terjadi tandasnya, maka pihaknya akan mengajukan protes.

Bahkan kata Timotius Wakur, pihaknya telah menyampaikan itu kepada gubernur Papua, karena ada beberapa orang asli Papua yang dinilai siap menjadi kepala dinas.

Timotius Wakur menambahkan, seorang kepala dinas itu, orang yang sederhana, mempunyai kosentrasi untuk melayani.

"Jadi siap bekerjasama dengan gubernur, dan siap melaksanakan seluruh perintah gubernur, juga harus siap melaksanakan kabijakan gubernur" tekannya. (TIARA)

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.