Sekwan: Masa Jabatan 14 Kursi Sudah Berakhir | Pasific Pos.com

| 11 December, 2019 |

Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J Waromi, SE.M.Si Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J Waromi, SE.M.Si

Sekwan: Masa Jabatan 14 Kursi Sudah Berakhir

Sosial & Politik Penulis  Sabtu, 23 November 2019 01:44 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura :  Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, DR. Juliana J Waromi, SE, M.Si kini menegaskan, jika masa jabatan anggota 14 kursi DPR Papua telah berakhir sejak 31 Oktober 2019.

Apalagi kata Sekwan Julia Waromi, surat dari Dirjen Otda terkait penyampaikan keputusan Mendagri sudah ada dan sudah jelas.

"Kami memang masih menunggu. Kalau saya lihatnya 14 kursi ini kewenangan penuh ada pada gubernur dan Jakarta tinggal mengikuti," kata Sekwan Julia Waromi kepada Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (22/11/19).

Bahkan kata Sekwan Julia Waromi, Perdasus 14 kursi sudah sampai ke Jakarta. Namun Jakarta kirim kembali untuk direvisi apa-apa yang diminta. Sekarang sudah direvisi dan dikirim kembali, cuma belum keluar.

"Ini kalau sudah keluar, tahapannya diikuti sebelah. Ada pansel lagi, pansel seleksi ke daerah atau dapeng. Itu kembali kepada gubernur. Tapi kami tidak bisa ikut campur. Kami hanya tunggu. Kalau ada kami tinggal laksanakan. Jadi mesti sabar. Kan belum tentu nantinya anggota 14 kursi periode lalu yang kembali," ujarnya.

Menurutnya, kini kewenangan itu ada di eksekutif. Akan tetapi Menteri menyarakan masih dievaluasi dulu. Sehingga masih menunggu SK dari menteri.

"Tapi kami selalu koordinasi dengan Dirjen Otda. Bisa saja tahun depan, dua tahun lagi. Kan dari sana. Kami ini hanya mengikuti," jelasnya.

Terkait, soal anggaran lanjutnya, itu sudah diplot pihaknya. Sudah dianggarkan pada 2020 untuk 69 anggota DPR Papua. Jika tidak terlaksana itu otomatis mati kas.

"Kemarin saya sudah panggil 14 kursi bicara dengan mereka. Saya tanyakan apakah ada dasar sehingga menuntut saya terkait gaji dan lain-lain. Kalian punya gajikan ini DAU, jadi kalau tidak ada hari ini, besok ada kan otomatis akan didrop. Tapi kalau saya kasi kamu uang sekarang, akan terjadi temuan, kalian harus kembalikan. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab?," katanya.

Untuk itu, saat ini Sekwan DPR Papua masih menunggu SK pemberhentian dari Mendagri. SK pemberhentian itu sudah ada di Sekjen dan tinggal diserahkan ke Menteri kemudian di kirim.

"Jadi saya bilang, saya mau digugat silahkan. Tidak apa-apa, yang kena kan orang pusat, bukan saya. Saya kan dasarnya ini (surat Dirjen Otda). SK itu kan berhenti Periodik. 2014-2019 selesai (DPR Papua periode 2014-2019). Kemudian berikut lagi. Sehingga tidak bisa kalau yang periodik ini lanjut-lanjut. Tidak ada itu. Kan berhenti otomatis," tegasnya.

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.