Pelantikan DPRD Mimika Tunggu Jawaban Gubernur | Pasific Pos.com

| 11 December, 2019 |

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid

Pelantikan DPRD Mimika Tunggu Jawaban Gubernur

Lintas Daerah Penulis  Jumat, 22 November 2019 23:23 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid meminta kepada panitia pelantikan keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 untuk tidak melaksanakan pelantikan alias menunggu surat balasan Gubernur Papua kepada pihak Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) setelah dikeluarkan surat nomor 161.91/6347/Otda tentang masa jabatan Anggota DPRD Mimika masa jabatan 2014-2019 ke Gubernur Papua, tertanggal 19 November 2019.

Ia menjelaskan, masalah DPRD Mimika sendiri adalah terkait hasil Pemilu 2014 lalu, yang seharusnya anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 dilantik pada 15 Desember 2014. Namun DPRD Mimika baru dilantik pada 24 November 2015 karena penerbitan beberapa SK oleh KPU Kabupaten Mimika.

"Sampai dilantiknya anggota DPRD Mimika pada 24 November 2015, karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan SK KPU Mimika. Yang mengakibatkan situasi keberadaan anggota DPRD Mimika tidak jelas selama kurang lebih satu tahun," kata Saleh kepada wartawan melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (21/11).

Lanjut Saleh, dari permasalahan tersebut, Gubernur Papua mengeluarkan SK nomor 155/385/2015 yang isinya berkaitan dengan pelantikan DPRD Mimika. Namun SK Gubernur itu digugat oleh calon anggota DPRD Mimika yang tidak terpilih. Dimana mereka menggugat ke PTUN Jayapura dan hasilnya mengabulkan, sehingga Gubernur kalah. Kemudian, Gubernur banding ke PT TUN Makassar. Hasilnya pun Gubernur kalah

"Kekalahan ini bukan Gubernur yang kalah, tapi negara yang kalah. Karena gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," ujarnya

Ia menambahkan, ketika kalah dari PT TUN Makassar, Gubernur Papua mencabut  SK nomor 155/385/2015 tersebut dan secara otomatis gugur atau tidak berlaku. Dengan demikian terjadi kevakuman DPRD Mimika selama kurang lebih 8 bulan. Sehingga terjadi aksi demontrasi oleh anggota DPRD Mimika awal bulan Agustus tahun 2017, sehingga persoalan DPRD Mimika diselesaikan oleh Dirjen Otda dan dikeluarkan SK Gubernur tanggal 14 Agustus 2017.

"Jika mengacu pada 2017 dilantik, maka akan lebih rancu lagi. Karena kalau bicara masa periode, maka sampai 2022, tapi tahun 2017 itu hanya di aktifkan kembali keanggotaan DPRD Mimika," tambahnya

Kata Saleh, dari persoalan ini, DPRD Mimika menyampaikan surat ke Mendagri dengan nomor 019-3/231/DPRD Mimika, tanggal 8 Oktober 2019, berkaitan dengan audiensi dengan Mendagri.

"Berdasarkan surat tersebut, Mendagri menjawabnya melalui surat nomor 161.91/6347/Otda tentang penjelasan masa jabatan Anggota DPRD Mimika masa jabatan 2014-2019 ke Gubernur Papua, tertanggal 19 November 2019," katanya.

Ada lima poin yang dijawab oleh Mendagri melalui Dirjen Otda. Dimana berisikan dasar-dasar hukum terkait PKPU sendiri. Dimana pengucapan sumpah janji Anggota DPRD dilaksanakan, pada tanggal berakhirnya masa jabatan lima tahun anggota DPRD yang lama.
Mendagri melalui Dirjen Otda bahwa DPRD Mimika itu masa jabatan 2014-2019 adalah lima tahun. Berdasarkan SK gubernur nomor 155.

"Maka demikian, secara otomatis masa jabatan DPRD Mimika yang lama akan berakhir pada 14 Agustus 2020. Itu sangat jelas disampaikan oleh surat dari Mendagri nomor 161.91/6447.Otda tanggal 19 November 2019," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan surat tersebut, maka ada peringatan dari pemerintah pusat kepada masalah DPRD Mimika. Untuk itu, panitia pelantikan DPRD Mimika harus menunggu surat balasan gubernur kepada Mendagri. Ada dua  kemungkinan jawaban dari gubernur untuk Mendagri, yakni gubernur akan meminta petunjuk atau melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Mendagri.

"Karenanya, informasi pelantikan DPRD Mimika pada 24 atau 25 November 2019, maka yang melantik akan melanggar surat dari Mendagri. Dalam arti jangan sampai ada pembangkangan terhadap surat dari Mendagri," tuturnya

Dengan surat dari Mendagri tersebut, maka tentunya 35 anggota DPRD Mimika yang lama akan mempertahankan surat dari Mendagri.
"Saya yakin setelah dapat surat ini, Gubernur Papua akan melaksanakan petunjuk dari Mendagri," ungkapnya. (Ricky)

Dibaca 87 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX