Alberth Yoku Angkat Bicara Soal Pertemuan Tim 61 Dengan Presiden | Pasific Pos.com

| 11 December, 2019 |

ketua Tim 61 Papua, Pdt. Alberth Yoku, M.Th (kanan) ketua Tim 61 Papua, Pdt. Alberth Yoku, M.Th (kanan)

Alberth Yoku Angkat Bicara Soal Pertemuan Tim 61 Dengan Presiden

Headline Penulis  Selasa, 19 November 2019 23:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - ketua Tim 61 Papua, Pdt. Alberth Yoku, M.Th angkat bicara terkait pertemuan para tokoh di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu di Istana Negara bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Albert menerangkan pertemuan para tokoh dengan Presiden Joko Widodo bukan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu seperti seperti tudingan tim 61 tidak memiliki kredibilitas, melainkan pertemuan tersebut membahas tentang persoalan dan kemajuan Papua.

"Kami tim, adalah tim yang resmi diundang oleh negara melalui Kepresidenan, kami juga bertemu dengan LIPI dan JDP (Jaringan Damai Papua,red) dan selanjutnya ke istana. Kami tim bukan abal-abal, dan tokoh-tokohnya juga dari agama di Papua, termasuk ada dari tokoh muslim, ada juga Bupati Puncak Jaya, ada juga dari Papua Barat yang juga tokoh-tokoh, perwakilan 7 wilayah,"kata Pdt. Albeth Yoku, Selasa (19/11/2019).

Albeth menuding pernyataan Ketua MRP Timothius Murib adalah pernyataan pribadi, bukan atas nama lembaga.

"Jadi itu yang menyebut kita tidak representatif rakyat saat bertemu Presiden adalah pernyataan pribadi Mathius Murib, bukan lembaga. Saya sebagai ketua tim menyatakan bahwa apa yang tim 61 bicarakan di Istana, itu adalah amanat negara. Jadi siapapun di tanah Papua ini, wajib melakukan yang di instruksikan itu,"ucapnya.

Dirinya balik menudiang, bahwa orang-orang yang tidak sependapat dan bertentangan dengan amanat Presiden soal aspirasi itu, adalah bukan warga negara.

"Kalau warga negara ya berarti patuh atas amanat Presiden, kalau menentang, kita pertanyakan warga negara mana dia. Otsus Papua juga gagal, uang dan implementasi tidak jelas, MRP harus melihat soal itu, bukan soal pemekaran,"ucapnya.

Selanjutnya soal pemekaran yang dituding sarat kepentingan politik, Pdt. Albeth menyebut jika prihal pemekaran telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999, bahwa Irian Jaya kala itu, telah dibagi-bagi beberapa daerah, dan bukan atas desakan rasisme atau kasus Nduga.

"Jadi ini sudah lama ada wacana itu. Tujuh wilayah adat sepakat atas pemekaran itu. Hanya Thimotius Murib dan metua DPR Papua saja yang bicara begitu, menolak rencana strategis negara,"katanya.

Menurutnya,  pemekaran Provinsi Papua  erdasar atas dua faktor pendekatan, yakni geografis dan budaya. Geografis karena Papua sangat luas, dengan medan yang sangat sulit hingga opsi pemekaran untuk percepatan pembangunan.

"Asosiasi Bupati di Papua mendukung pemekaran, namun itu hanya sebagian saja, banyak aspirasi yang kita hasilkan dalam pertemuan itu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, namun apsirasi rakyat. Salah satunya soal penerimaan CPNS dan pemeriksaan anak asli Papua di BUMN,"katanya.

Dibaca 102 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.