Pendataan OAP, Pemprov Papua Gandeng BKKBN | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP. M.KP. M.Si Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP. M.KP. M.Si

Pendataan OAP, Pemprov Papua Gandeng BKKBN

Info Papua Penulis  Senin, 18 November 2019 21:56 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA , – Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dalam melakukan pendataan  penduduk Orang Asli Papua (OAP).

Sekda Papua Hery Dosinaen, S.IP. M.KP. M.Si kepada wartawan usai bertemu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo di Jayapura, Senin (18/11) mengatakan sampai saat ini Pemprov Papua belum mempunyai data jumlah penduduka OAP secara pasti.

Oleh karena itu, adanya data OAP dan seluruh penduduk di Papua berdasarkan KK menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan.

Ia menjelaskan sejak UU Otsus ada Papua tidak mempunyai data rill berapa jumlah OAP, walaupun gubernur telah memerintahkan para bupati/walikota untuk mendata dan mengklarifikasi secara tegas berapa jumlah OAP.

“Dengan adanya data jumlah OAP ini ada kebijakan jelas dan tegas terutama kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan masyarakat OAP,” Tandasnya.

Menurutnya, dengan adanya pemetaan yang dilakukan BKKBN dapat diketahui berapa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Hal  ini menjadi refrensi pemerintah daerah dan pemerintah pusat ketika UU Otsus direvisi atau setelah berakhir ada referensi pengambilan kebijakan.

“Sampai hari ini kita tidak punya, dengan bergandengan BKKBN tentunya kita sudah bisa melakukan pemetaan kepala keluarga pada setiapm distrik, kampung dan kabupaten,” Jelasnya.

Ia menyebut hambatan dalam pendataan penduduk OAP salah satunta masalah geografis dan instrument Pemerintah kabupaten/kota.

“Instrument yang mendukung di daerah sangat terbatas serta adanya kearifan lokal yang melekat pada masyarakat,” Ucapnya.
Ia mengatakan satu hal terpenting adalah ketika BKKBN yang tadinya sudah paten dan bersinergi dengan Kabupaten serta kampung-kampung, diharapkan ada data-data konkrit walaupun tidak semuanya tetapi ada matriks menjadi refrensi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo mengatakan tahun depan BKKBN Pusat akan melakukan pendataan penduduk.
“Melalui grand desain pembangunan kependudukan kita bisa mengetahui jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk OAP dan non OAP. Data pilah sangat penting untuk membuat pola pertumbuhan kedepan,” Tandasnya.

Dikatakannya, pendudukan yang akan dilakukan tahun depan  ini bukan pendataan secara elektronik yang direkam secara otomatis. Tetapi akan dilakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah kepala keluarga pada suatu kampung atau kabupaten.
“Nantinya data ini menjadi milik bersama, milik lokal dan Papua,” tambahnya.

Dibaca 87 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.