Pemprov Papua Telusuri Kampung Fiktif | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal

Pemprov Papua Telusuri Kampung Fiktif

Headline Penulis  Rabu, 13 November 2019 02:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua akan telusuri persoalan keberadaan desa atau kampung fiktif yang saat ini viral. "Kalau ada kampung/des fiktif lapor saja polisi dan proses. Jangan gara-gara hanya ingin mendapat dana terus membuat hal yang aneh-aneh," kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, Selasa (11/11/2019).

Wagub Tinal mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota untuk lebih tegas dalam mengawasi aparaturnya di tingkat bawah. "Pastikan ada orang yang ketik sampai ada muncul desa itu, jadi silahkan orangnya di proses," ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menseriusi permasalahan munculnya desa fiktif yang belakangan viral di berbagai wilayah.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data mengenai permasalahan desa fiktif.

Menurut Hery, akan melihat terkait jumlah penduduk, jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Bumi Cenderawasih. "Kami juga akan melihat lebih dalam mengenai penyegaran pemerintahan hingga pemekaran-pemekaran distrik dan kampung," ujarnya.

Dari kabupaten dan kota belum ada laporan yang jelas terkait desa fiktif ini, seperti apa kondisi kampung-kampung, namun kami mencoba melihat secara komprehensif. Jika ditemukan adanya desa fiktif, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku," sambungnya.

Ditempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua Donatus Motte, mengatakan di 2015 jumlah kampung atau desa di Papua sebanyak 5.420. Sedangkan di 2016 ada ketahuan sembilan kampung di Mamberamo Raya sehingga jumlahnya menjadi 5.411, namun dana desa yang sudah sempat dikirim ke daerah itu, akhirnya dikembalikan atau tidak sempat dicairkan.

"Sementara di 2018, ada ketahuan dua kampung, dan dana juga tidak sempat cairkan," jelas Motte.

Ia menjelaskan, sebuah desa bisa dikatakan fiktif apabila desanya tidak ada tapi tetap menerima dana desa. Sementara yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, kata ia, nama kampung tersebut memang ada, hanya saja jumlah penduduknya sedikit sehingga digabung dengan kampung yang ada di sebelah.

"Waktu pak bupati bikin peraturan bupati tentang lokasi dan alokasi, itu memang ada memasukan nama kampung tersebut, tapi ternyata penduduknya sudah pindah, akhirnya nama kampung ada tapi penduduknya tidak ada, tapi yang harus diingat, uang untuk kampung tersebut tidak dicairkan," bebernya.

Dibaca 56 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.