Kegiatan Monev Bappeda Mimika, Kerugian Negara Capai 1,6 Miliar | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punya, S. Sos, Kabag Ops Polres Mimika AKP Andyka Aer, S. IK, Kasat Reskrim Polres Mimika saat memegang barang bukti saat pres rilis Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punya, S. Sos, Kabag Ops Polres Mimika AKP Andyka Aer, S. IK, Kasat Reskrim Polres Mimika saat memegang barang bukti saat pres rilis

Kegiatan Monev Bappeda Mimika, Kerugian Negara Capai 1,6 Miliar

Kriminal Penulis  Sabtu, 09 November 2019 09:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Sebanyak 3 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika ditetapkan tersangka setelah melakukan kegiatan fiktif saat melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap 18 distrik di wilayah kabupaten Mimika menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 hingga merugikan negara sebesar Rp 1,6 miliar

Diketahui, ketiga pejabat diantaranya, SM merupakan Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, MNM merupakan bendahara pengeluaran, dan YE sebagai PPTK monev dan pelaporan ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/700/ VII/ 2018/PAPUA/ RES MIMIKA, tanggal 30 Agustus 2018 lalu.

Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia, S. Sos saat press rilis mengatakan, kasus tersebut bermula saat tersangka YE yang merupakan PPTK dalam kegiatan tersebut kemudian mencairkan uang sebanyak 2 kali sebesar Rp 2,4 miliar untuk melakukan monev melalui bendahara pengeluaran tanpa dibuatkan berita acara penyerahan uang yang dari bendahara kepada PPTK.

Dari anggaran tersebut tersangka YE mempergunakan uang tersebut untuk membayar honor pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh ketiga tersangka. Namun anggaran yang tertuang dalam Kwitansi tersebut
tidak sesuai dengan yang diterima masing-masing orang, untuk membayar sewa mobilitas Udara, Laut dan Darat yang mana dalam pelaksanaannya semua anggaran untuk pembayaran Transportasi udara dipalsukan oleh Korlap dan PPTK.

Beberapa korlap yang menggunakan perahu tidak melaksanakan kegiatan monev namun membuat laporan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, berbeda dengan beberapa korlap lainnya memberikan uang transportasi kepada PPTK dan sisanya dibagi dengan tim Monev yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.628.044.559,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

"Uang yang diterima untuk kegiatan monev tidak dilakukan, justru uang tersebut dibagi dengan membuat bukti-bukti fiktif seolah-olah mereka melaksanakan kegiatan monitoring," kata Wakapolres saat press rilis di Sentra Pelayanan Polres Mimika, Jumat (8/11).

Ia menjelaskan, sebanyak 88 saksi telah dimintai keterangan baik dari pegawai Bappeda Kabupaten Mimika, Pegawai BPKAD Kabupaten Mimika, Pegawai Inspektorat Kabupaten Mimika, Kadistrik di wilayah Kabupaten Mimika, Auditor dari BPKP Provinsi Papua, Maskapai udara seperti Airfast Indonesia, Susi Air dan
Trigana Air Service, Pemilik Perahu yang namanya tertuang dalam Kwitansi NCR, dan sebanyak 207 barang bukti berupa dikhmen yang disita untuk proses penyidikan.

"Ada 88 orang pegawai yang kita mintak keterangan, dan 207 BB rata-rata berupa SP2D, dan SPJ," jelasnya.

Telah merugikan negara, ketiga tersangka dijerat pasal Primer Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Subsider Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun.

"UU RI pasal 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 2001 subsider pasal 3, UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999," ungkapnya.

Atas mengungkapkan kasus monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap 18 distrik, pihak Polres Mimika telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 507 juta dari total ketularan 1,6 miliar yang telah disetorkan oleh masing-masing tim monitoring ke rekening kas daerah.

"Penyidik Tipikor Polres Mimika telah berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp. 507.000.000,- (limaratus tujuh juta rupiah)," ungkapnya (Ricky).

Dibaca 50 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.