Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang Dilantik, Diharapkan Lebih Kritis | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang Dilantik, Diharapkan Lebih Kritis

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 08 November 2019 01:30 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Sebanyak 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura masa bakti 2019-2024 belum lama ini telah dilantik, segudang harapan warga Kabupaten Jayapura, kembali digantungkan kepada para wakilnya yang saat ini duduk sebagai lembaga legislatif.

Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit mendorong anggota DPRD Terpilih Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 harus lebih kritis dan juga mengontrol agar tercipta pemerintah daerah yang bersih.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, Kamis (7/11)siang, di salah satu kantin di Kompleks Perkantoran Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura itu berharap agar para anggota dewan yang ada saat ini, bisa lebih kritis dan harus mengontrol kebijakan pemerintah daerah.

“Banyak persoalan yang ada di Kabupaten, dan tidak kalah pentingnya itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur termasuk recovery kawasan-kawasan eks bencana alam. Yang mana, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih hampir delapan bulan itu belum nampak sebuah perubahan yang luar biasa. Karena hampir seluruh lapisan masyarakat yang menjadi korban bencana ini masih mengeluh. Mereka melihat seolah-olah instansi atau institusi yang terlibat ini tidak memperhatikan atau bahkan bermasa bodoh,” ungkap Hengky Jokhu.

“Euforia dan hiruk pikuk hari ini adalah iven PON 2020 dan juga pemekaran Tabi. Padahal ada agenda-agenda penting seperti recovery terhadap kawasan-kawasan eks bencana alam dan itu belum tersentuh hingga saat ini. Oleh karena itu, kita ingin DPRD harus melihat serta menjalankan fungsinya di bidang pengawasan atau mengontrol dan mengkritisi hal ini. Kalau memang itu terbentur pada aturan-aturan atau regulasi, maka Disitulah peran DPRD meminta pertanggungjawaban kepada pihak Eksekutif guna menjelaskan hal ini,” sambungnya.

Oleh karena itu Dia berpesan agar 25 anggota dewan yang baru dilantik harus mampu menunjukkan kinerjanya jauh lebih baik daripada anggota dewan di periode sebelumnya. Selain itu, menurutnya, anggota dewan baru harus mampu menjalankan tugas-tugas pokok sebagai legislatif, yaitu mengontrol dan mengawasi pemerintahan, kemudian budgeting atau penganggaran serta tidak kalang pentingnya itu adalah membuat regulasi-regulasi bersama pemerintah.

Mengingat, fenomena selama ini yang terjadi tidak ada anggota dewan yang menjalankan Tupoksinya secara baik.

“Dewan yang baru juga harus memperhatikan betul tiga fungsi legislasi, anggaran dan kontroling,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura,” katanya.

Untuk mengakomodir keinginan masyarakat Kabupaten Jayapura, lanjut Hengky Jokhu, anggota dewan baru bisa melakukan kajian dan assessment kebutuhan masyarakat. Sehingga pembangunan di Kabupaten Jayapura sesuai keinginan masyarakat bukan keinginan pribadi anggota dewan.

“Kalau ini tidak dilakukan, maka rasa pesimistis dari masyarakat akan semakin meluas. Sehingga orang akan berkata tanpa DPRD pun juga pemerintahan bisa berjalan. Kemudian anggota dewan yang baru juga harus menunjukkan kelasnya berbeda daripada anggota dewan di lima tahun sebelumnya,” tegas Hengky Jokhu.

“Mereka harus lebih proaktif menjalan fungsinya sebagai legislator. Teristimewa memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan yang besar untuk membuat regulasi-regulasi, karena disitu ada hak inisiatif DPR untuk membuat regulasi atau Perda-perda. Tanpa menunggu dari eksekutif mereka bisa melakukannya seperti banyak yang di kritisi saat ini adalah pasar,” lanjutnya.

Sebut saja, sebuah kota atau kabupaten akan maju apabila ekonominya bertumbuh baik, kemudian etalase pertumbuhan ekonomi di sebuah kota atau kabupaten itu dapat dilihat dari pasarnya.

“Bagaimana mengatur dan menata pasarnya, pusat-pusat ekonominya, pusat-pusat perdagangannya maupun pusat-pusat bisnisnya. Kita sudah bisa tahu daerah ini bagus pertumbuhannya dan pendapatan asli daerahnya akan berkembang baik, apabila pasarnya di atur dengan baik,"

"Tetapi, kalau pasarnya semrawut atau pusat-pusat perdagangannya juga semrawut, kemudian kaki lima (PKL) semrawut. Maka berani saya katakan, daerah itu lebih banyak bergantung kepada APBN, atau kata lainnya dia tidak punya PAD,” cetusnya.

"Untuk Kabupaten Jayapura, peluang untuk mengelola PAD-nya begitu luas dan juga begitu besar. Nah, kalau eksekutifnya lamban, juga sumberdaya manusianya terbatas dan terikat dengan sistem, maka di sinilah fungsi legislator untuk melakukan ekspansi guna bergerilya melakukan berbagai terobosan-terobosan dengan cara membuat regulasi-regulasi, yang mana akan meningkatkan pendapatan asli daerah,” nilai Hengky menambahkan.

Dibaca 17 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.