Legislator: Pengusulan Pemekaran itu Hajatannya Rakyat, Bukan Politisi | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Nioluen Kotouki Nioluen Kotouki

Legislator: Pengusulan Pemekaran itu Hajatannya Rakyat, Bukan Politisi

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 05 November 2019 22:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Setelah mengikuti informasi  dan perkembangan yang ada saat ini di Papua, Nioluen Kotouki yang kini kembali terpilih sebagai anggota DPR Papua periode 2014 - 2024,  menilai  banyak bupati berlomba-lomba meminta pemekaran provinsi. Mulai pemekaran provinsi wilayah Tabi, wilayah selatan sampai di wilayah Meepago.

Menurut mantan anggota Komisi V DPR Papua ini, pengusulan pemekaran itu adalah hajatnya rakyat, bukan politisi. Sehingga mereka harus benar-benar menghargai rakyat.

"Harus ada indikator dan kajian secara akademis untuk benar-benar menetapkan sebuah Daerah Otonom Baru (DOB). Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa bapak-bapak bupati,  harusnya mulai sekarang  berfikir bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan dana Otonomi Khusus itu. Apakah masyarakat mereka sudah sejahtera atau tidak? Ini masyarakat masih menangis dan masih menderita lalu mereka meminta pemekaran Otsus. Itu bukan hajatnya bupati," tandas Kotouki.

Seharusnya kata Nioluen, yang dilakukan para bupari ini, melihat rakyatnya dan harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

"Kabupaten kecil saja, masyarakat masih menderita apalagi mau mendirikan provinsi banyak-banyak. Kami harap supaya pemekaran provinsi ini harus punya dasar hukum yang betul-betul mendukung," tandas Nioluen Kotouki.

Bahkan ia menuding, permintaan pemekaran itu hanya pengalihan  isu, dimana Otsus 2021 Otsus akan berakhir.
Ini pengalihan pertanggungjawaban pengunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), yang dipolitisasi dalam pemekaran provinsi wilayah Tabi, wilayah selatan sampai di wilayah Meepago.

"Mungkin bupati-bupati ini  tidak mau pertanggungjawabkan dana Otsus, sehingga mereka lakukan pengalihan  isu agar ada pemekaran dimana-mana," ketusnya.

Namun pihaknya berharap, para bupati ini fokus untuk evaluasi dana Otsus tersebut, setidaknya sudah harus lakukan secara baik.

Alasan pihaknya ngotot harus dilakukan evaluasi, agar bisa mengetahui sejauhmana dana otonomi khusus ink dipakai sesuai dengan instrumennya. Baik dalam membangun aspek ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga dapat kesejahteraan masyarakat

"Seharusnya cari tahu sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat itu apa. Ini perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam lagi," imbuhnya.

Apalagi lanjut Nioluen Kotouki, masalah Otsus belum selesai, tapi sekarang pada berlomba-lomba minta pemekaran.

"Jadi harus di pikir secara logika dan harus sadar, mari kita coba selesaikan Otsus dulu. Kalau mau bilang pemekaran, ya biarkan rakyat yang meminta, kalau memang rakyat atau masyarakat kita butuh nanti suara itu akan datang dengan sendirinya, dan sekarang tidak harus lewat politisi," tegasnya. *(TIARA)

Dibaca 40 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.