Tujuh Bupati Bersatu, Berjuang Mekarkan Provinsi Papua Tengah | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

7 Bupati saat menandatangani berita acara kesepahaman 7 Bupati saat menandatangani berita acara kesepahaman

Tujuh Bupati Bersatu, Berjuang Mekarkan Provinsi Papua Tengah

Headline Penulis  Minggu, 03 November 2019 11:18 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, - Tujuh Bupati di wilayah adat Meepago yakni  Bupati Nabire Isaias Douw, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Paniai yang diwakili Wakil Bupati Oktofianus Gobay, Bupati Puncak Wilem Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Bupati Dogiyai Yakobus Dugama, dan Bupati Deyai yang diwakili Wakil Bupati Deyai Hengky Pigai menyatakan sikap bersatu dan bersama sama memperjuangan pemekaran provinsi Papua Tengah.

Pernyatan  bersatu, dan bersama memperjuangkan pemakaran Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi ini disampaikan dalam rapat bersama para bupati wilayah adat Meepagoo dan diakhir dengan penandatanganan naskah deklarasi pemekaran Provinsi Papua Tengah dan penandatangan surat pernyataan bersama ke tujuh bupati tersebut mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Adapun isi pernyataan deklarasi bersama  pemekaran Provinsi Papua Tengah oleh ketujuh Bupati di wilayah adat  Meepago adalah pertama mendukung sepenuhnya Provinsi  Papua Tengah  sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukkan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,  Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong Kedua menyetuji ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 UU nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,  Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Ketiga  para bupati telah sepakat bahwa , wilayah adat Meepago menjadi Provinsi Papua  tengah. Terdiri dari, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire,  Kabupaten Paniai,  Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya  dan Kabupaten Puncak. Keempat dengan telah ditandatangani kesepakatan ini,  Provinsi Papua Tengah dinyatakan  secara resmi dideklarasikan.

Sementara untuk  mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah ketujuh bupati juga mendatangani surat pernyataan dukungan yang berisi, Pertama menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya Provinsi Papua  sebagaimana tercantum dalam UU 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinis Irian Jaya Tengah, Provinis Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Kedua menyetujui  ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kota Timika sebagaiman tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 UU nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Ketiga para Bupati telah sepakat menyatakan  tidak bergabung dengan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan Bupati Nabire Isaias Douw, mengatakan perjuangan pemekaran  Papua Tengah menjadi provinisi bukanlah perjuangan baru yang dilakukan oleh pihaknya,  namun ini perjuangan yang sudah diperjuangan  sudah kurang lebih 20 tahun bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Nabire

"Kenapa berjuang lama karena kami tidak punya orang yang berkedudukan di Kementerian atau di Jakarta. Proposal dukungan  pemekaran Provinsi Papua Tengah sudah kami serahkan kepada presiden Jokowi tahun 2017.  Salama ini dimana ada pertemuan kami sudah sampaikan  masalah pemekaran Papua Tengah ," kata Douw.

Ditegaskannya bahwa hari ini seluruh Bupati diwilayah adat Meepago hadir dan duduk bersama sama bersatu , seia dan sekata untuk bersama, berjuang menjadikan Papua Tengah  menjadi provinsi.

"Selama ini mereka pikir antar kami sesama bupati di wilayah Meepago tidak baku senang satu dengan yang lain, hari ini kita buktikan bahwa kita bersatu dan Papua Tengah harus jadi provinsi," kata Douw.

Douw mengatakan bahwa Papua Tengah adalah bagian dari NKRI oleh karena itu  hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena pemekaran Papua  Tengah adalah semata mata untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah dan juga untuk kesejateraan masyarakat Papua Tengah.

"kami sudah bikin Tim dalam waktu dekat ini kami akan bahwa ke pemerintah pusat di Jakarta dalam hal ini ke Presiden dan Kemendagri.  Papua Tengah ini sudah ada dan hanya mengaktifkan kembali," kata Douw.

Bupati Puncak Willem Wandik  juga menyatakan dukungan agar Provinsi Papua Tengah agar segera dimekarkan secepatnya dan mendukung penuh Kabupaten Mimika kusus Kota Timika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

"Provinisi Papua Tengah sudah ada  bukan mau urus  baru  tapi sudah ada dalam moratorium sehingga kami meminta kepada pemerintah pusat  dalam hal ini bapak presiden dan Mendagri, DPR RI untuk memproses," kata Willem.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng SE menegaskan bahwa  seluruh bupati di wilayah Meepago  harus bersatu dan  tetap solid. Tim yang sudah terbentuk harus bergerak cepat sehingga pemekaran Papua Tengah menjadi provinsi  secapat dapat terlaksana.

Omaleng menegaskan  Papua Tengah   tidak masuk dalam wilayah Pegunung Tengah  dan Papua Tangah berdiri sendiri  menjadi Provinsi Papua Tengah dan tidak bergabung dengan Pegunungan Tengah.

" Kita  tidak bisa tinggal diam, kalau kita tinggal diam siapa lagi yang mengurus daerah ini," kata Omaleng. (Ricky)

Dibaca 80 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.