MRP Jangan Jadi Calo Penerimaan Capra IPDN | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

Nicolaus Wenda Nicolaus Wenda

MRP Jangan Jadi Calo Penerimaan Capra IPDN

Headline Penulis  Jumat, 01 November 2019 21:28 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda menyebut lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) tak ubahnya seperti calo, karena membuka pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( Capra IPDN) 2019, yang notabene bukan merupakan kewenangan maupun tugas pokok serta fungsinya.

Hal itu pun dinilai Nicolaus, sebagai sebuah tindakan penipuan, sebab tidak memberi jaminan bagi pendaftar untuk bisa diloloskan dalam perekrutan Capra IPDN 2019.

“Saya sangat tidak setuju dengan tindakan MRP bahwa mereka buka pendaftaran (Capra IPDN). Dia (MRP kapasitasnya) sebagai (apa dan punya) jabatan apa (hingga membuka pendaftaran IPDN)?”

“Dia (MRP) harus tahu diri (dan bekerja) sesuai dengan tupoksi. Jadi, kalau bukan tupoksinya jangan coba-coba untuk buka pendaftaran. Itu sama saja kita menipu orang, itu juga termasuk calo,” ketus dia, dalam keterangan kepada pers, Jumat (1/11/2019), di ruang kerjanya.

Dari informasi yang beredar, sebanyak 61 Capra IPDN telah mendaftar dan telah direkomendasikan oleh MRP, meski sebenarnya perekrutan pada tahun ini, dipastikan sudah oleh BKD Papua.

Sebanyak 90 orang oleh BKD Papua dipastikan telah dinyatakan lolos seleksi dan kini sudah ada berada di Kampus IPDN Jati Nangor. Mereka pun sudah ditetapkan sebagai mahasiswa Capra IPDN Formasi 2019.

Dilain pihak, BKD Papua telah mendorong penerimaan lewat jalur afirmasi kepada 23 anak asli Papua yang tak lolos pada penerimaan tahun ini, namun telah mengikuti seleksi awal hingga pantuhir.

Mereka pun pada akhirnya sudah diputuskan bisa ikut dan masuk dalam jalur afirmasi, bahkan dalam pekan berjalan ini sedang mengikuti seleksi, kesehatan, kesamaptaan dan pantuhir. Dipastikan hari ini pula, akan langsung ditetapkan sebagai capra IPDN.

“Kalau MRP mau bantu mestinya dalam hal mengawasi, mengontrol sehingga bisa ada kerja sama dengan BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kalau seperti ini bisa dikatakan calo bukan membantu orang”.

“Sekarang 6i orang yang mendaftar itu ada dimana? Siapa yang urus nasib mereka. Jadi, (MRP) tidak bisa mencampuri urusan pemda”.

“Karena itu, saya sekali lagi pesan kepada MRP yang sedang bertindak untuk buka pendafataran IPDN, lebih baik stop. Lebih bagus jalin kerja sama dengan pemerintah. Itu pesan saya,” tegasnya.

 Ketua MRP Timotius Murib yang dihubungi via telepon selulernya memastikan institusinya sama sekali tak membuka pendaftaran Capra IPDN.

MRP, sambung dia, hanya memberi rekomendasi kepada putra putri asli Papua yang mengikuti perekrutan IPDN, sehingga dapat diakomodir dalam perekrutan yang dibuka secara umum maupun lewat jalur afirmasi.

“Tidak ada pendaftaran yang dilakukan IPDN, sehingga kita pada kesempatan ini meluruskan. Yang ada adalah, pada tahun ini ada pembicaraan antara BKD Provinsi Papua, BKD Kabupaten/kota melaui bupati dan walikota”.

“Dimana menyepakati, pendaftaran dilakukan masing-masing 10 orang anak asli Papua per kabupaten. Nah, 10 putra dan putri asli Papua ini yang memberi rekomendasi benar-benar anak asli Papua itu dari MRP. Dan MRP sudah kasih rekomendasi lebih dari 100 orang dan kini ada 61 orang yang lolos IPDN pada tahun ini,” jelasnya.

Dibaca 57 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.