BPJS Kesehatan Sosialisasi JKN KIS Bagi PPU BU | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Pembicara dari pihak kejaksaan saat memberi arahan (foto:iis) Pembicara dari pihak kejaksaan saat memberi arahan (foto:iis)

BPJS Kesehatan Sosialisasi JKN KIS Bagi PPU BU

Papua Selatan Penulis  Jumat, 01 November 2019 11:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Melalui UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Kesehalan beroperasi sejak 1 Januari 2014 sampai sekarang, sudah 5 tahun BPJS Kesehatan telah menyelenggarakan satu dari 5 program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu jaminan kesehatan Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi bangsa Indonesia sejak dituangkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Amanat untuk melaksanakan UU tersebut, khususnya jaminan kesehatan telah diberikan kepada PT Askes (Persero) yang kemudian ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014.

Sampai dengan 1 Oktober 2019, jumlah cakupan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Bidang Monev BPJS Kesehatan, Ario Pambudi Trisnowibowo pada sosialisasi JKN KIS kepada PPU BU di Swiss-Belhotel Kamis lalu.  Lebih lanjut dikemukakan, sudah sepantasnya kita sebagai penduduk Indonesia comply dan mendukung program pemerintah yang bertujuan mulia ini.  BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk langsung menjadi penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan senantiasa bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia demi seluruh penduduk Indonesia.

Salah satu fokus perluasan peserta BPJS Kesehatan yaitu di segmen Pekerja Penerima Upah Swasta atau PPU BU Pada pelaksanaannya BPJS Kesehatan memiliki salah satu tugas untuk mengawal proses pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan perkerjanya menjadi peserta JKN-KI. Walaupun bukan hal yang mudah mengajak pemilik badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS. Banyak dihadapi kendala dan hambatan yang terutama ketidakpatuhan akan peraturan pemerintah. Oleh karena itu BPJS Kesehatan memerlukan bantuan dari pihak lain yang terkait, dalam hal ini Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perizinan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para pemilik Badan Usaha.

Dibaca 44 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.