Pemerintah Pusat Harus Realistis Terhadap Pemekaran | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.

Pemerintah Pusat Harus Realistis Terhadap Pemekaran

Headline Penulis  Rabu, 30 Oktober 2019 19:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Terkait wacana pemekaran, Ketua DPR Papua, DR.Yunus Wonda, SH, MH meminta pemerintah pusat realistis melihat kondisi di Papua.

Namun kata Yunus Wonda, pada prinsipnya pihaknya mendukung pemekaran kabupaten, provinsi tapi harus realistis dengan kondisi Papua. Apakah SDM Papua sudah siap atau belum.

"Karena pemekaran itukan, bicara pemekaran provinsi ada tiga hal mendasar yang harus kita siapkan. Administrasinya, kesiapannya seperti apa dan mekanismenya harus diikuti," kata Wonda kepada Wartawan di Ruang Sidang DPR Papua, Rabu (30/10/19).

Oleh karena itu, lanjutnya,  pemerintah pusat tidak bisa langsung memutuskan. karena ada mekanismenya, jangan kita sendiri membuat Undang-Undang tapi tidak melaksanakan Undang-Undang itu.

Apalagi kata legislator Papua itu, proses pemekaran harus melalui persetujuan DPRD kabupaten/kota, sehingga harus ada rekomendasi bupati, rekomendasi DPR provinsi, harus ada rekomendasi gubernur, dan juga harus ada MRP.

"Mekanisme ini harus jalan. 20 tahun ke depan orang Papua akan melihat itu. Dampak Otonomi khusus itu. Apakah menguntungkan orang Papua atau memarjinalkan orang Papua," ketusnya.

Kata Wonda, jangan sampai pulau ini hanya tinggal cerita bahwa pernah dihuni oleh kulit hitam, ras Melanesia dan mereka sudah tidak ada lagi.
Karena hari ini imigras terbesar berada di Papua.

"20 tahun ke depan kami akan lihat Papua seperti apa. Pemerintah juga harus melihat bahwa dampak seperti itu tapi pemerintah juga mendorong itu terus," imbuhnya.

Oleh karena itu, mengingatkan kepada tokoh-tokoh Papua, kalau itu terjadi bukan kesalahan pusat, karena pusat menerima aspirasi dari orang Papua.

"Kita harus jujur semua orang menginginkan jabatan tapi tidak melihat dampak. Ini akan menjadi malapetaka besar pada anak cucu kita. Hari ini semua orang Papua memberikan marga, adat, otoritas adat itu semua nanti tinggal cerita di tanah ini." Katanya.

Menurutnya, wacana pemekaran bermula dari gejolak beberapa waktu lalu. Akan tapi pemekaran dialihkan sebagai gula-gula. Tapi gula-gula itu bisa jadi pahit bisa jadi manis.

"Jangan sampai kita meninggalkan preseden buruk anak cucu kita ke depan. Semua tokoh intelektual, tokoh politik, jangan kita harus nafsu kekuasaan dan tidak melihat dampak dari ini semua," tandas Politisi Partai Demokrat ini. (TIARA)

Dibaca 49 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.