Ini Tanggapan Ketua DPW Partai NasDem Papua Sikapi Kemelut Penetapan Ketua DPRP | Pasific Pos.com

| 7 December, 2019 |

Ketua DPW Partai NasDem Papua Mathius Awoitauw, SE, M.Si Ketua DPW Partai NasDem Papua Mathius Awoitauw, SE, M.Si

Ini Tanggapan Ketua DPW Partai NasDem Papua Sikapi Kemelut Penetapan Ketua DPRP

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 29 Oktober 2019 21:54 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

SENTANI - Penetapan Ketua DPR Papua periode 2019-2024 menimbulkan polemik. Hal itu mulai mencuat saat Forum Pemulihan Hak Anak Asli Papua (FPHAAP) melontarkan pernyataan sikap tidak terimanya atas Surat Keputusan (SK) DPP Partai NasDem yang memutuskan John Banua Rouw sebagai pimpinan DPR Papua periode 2019-2024.

Sebelumnya, Forum Pemulihan Hak Anak Asli Papua (FPHAAP) menilai jabatan Ketua DPR Papua layak dijabat oleh putra dan putri asli bumi cenderawasih.

Oleh karena itu, forum tersebut menolak kehadiran calon Ketua DPR Papua yang bukan anak asli bumi cenderawasih. Hal demikian, menyikapi keputusan Partai NasDem yang mengusulkan nama Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024.

Menanggapi persoalan itu, Ketua DPW Partai NasDem Papua Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menjelaskan sesuai mekanisme di DPW NasDem Papua, maka pihaknya sudah mengirim atau merekomendasikan ke DPP NasDem. Ada tiga nama calon Ketua DPR Papua, yakni Herli Beatrix Monim, Laurensius Kadepa dan Johny Banua Rouw. Dari ketiga nama yang diusulkan itu, DPP NasDem menetapkan Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua.

“Jadi pertama bahwa proses yang terjadi di dalam Partai NasDem itu sesuai dengan mekanisme DPW Partai NasDem Papua,” terang Mathius Awoitauw, SE, M.Si, yang juga sebagai Bupatii Jayapura usai melakukan acara Coffe Morning dengan wartawan Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (29/10) siang.

“Jadi, kami di DPW mengusulkan tiga (3) nama.  Nomor satu itu dari kaum perempuan, karena kami ingin di DPR Papua itu dipimpin oleh seorang perempuan Papua. Kemudian, dari DPP memutuskan Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Provinsi Papua. Karena partai politik ini sifatnya nasional, maka apapun keputusan partai itu sudah sah dan mutlak dilaksanakan oleh semua jajaran,” sambung Mathius Awoitauw.

Namun demikian, Mathius mengakui, bahwa hasil keputusan DPP Partai Nasdem saat ini tengah menjadi pembicaraan atau polemik di kalangan masyarakat Papua terkait dengan ditunjuknya Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua.

Lanjut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu juga balik mempertanyakan alasan mendasar yang menyebabkan masyarakat mempersoalkan keputusan DPP NasDem terkait penunjukan Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua.

Menurutnya, apabila ketentuan keaslian orang asli Papua (OAP) yang diperdebatkan saat ini, sebenarnya hal itu sudah diatur di dalam aturan Undang-Undang (UU) Otsus pasal 1 tahun 2001.

“Anggota DPR juga harus hafal pasal-pasal itu biar mereka juga tidak asal ngomong. Baca di ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Otsus tahun 2001 huruf t. Bahwa yang disebut orang asli Papua (OAP) adalah ras Melanesia. Terdiri dari orang asli Papua dan atau orang yang diterima atau diakui sebagai orang asli Papua (OAP) oleh masyarakat adat asli Papua,” sebutnya.

“Saya melihat saat ini semua orang hanya berpikir politik yang tidak ada dasarnya. Jadi, pikiran-pikiran mereka dan asumsi-asumsi mereka untuk pembenaran. Sehingga menurut saya ini adalah suatu penyesatan,” tutup Mathius Awoitauw.

Dibaca 89 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.