Raperdasi Tentang Pertambangan Yang Baru Diusulkan Harus di Delete | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

John NR Gobai (Foto Tiara). John NR Gobai (Foto Tiara).

Raperdasi Tentang Pertambangan Yang Baru Diusulkan Harus di Delete

Sosial & Politik Penulis  Senin, 28 Oktober 2019 20:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Anggota DPR Papua, John NR Gobay mengatakan, setelah mendengar laporan fraksi -fraksi pada pemandangan umum fraksi terhadap Raperdasi tentang APBD Papua tahun 2020 dan Raperdasi dan Raperdasus Non-APBD, yang mana semua fraksi hanya menyetujuinya.

Padahal kata Jhon Gobay, Bab dan Pasal yang mengatur tentang Raperdasi pertambangan  mineral dan batu bara yang baru disusulkan itu, harus di delete (di hapus). Sebab sudah ada Raperdasi sebelumnya yang sudah di sahkan oleh DPR. Sehingga tidak bisa kita hanya mengatakan menyetujui-menyetujui saja.

"Isinya kalau dia tumpang tindih dengan Perda sebelumnya yang sudah di tetapkan, maka kita tidak bisa langsung menyatakan menyetujui saja. Harus diberikan catatan bahwa materinya kalau sudah diatur di perda sebelumnya, maka dia tidak bisa lagi diatur di Raperdasus baru yang mau diusulkan," kata John NR Gobai kepada Wartawan di ruang Loby DPR Papua, Senin (28/10/19).

Oleh karena itu, lanjut John Gobay,
semestinya eksekutif jika mau mengusulkan, dia harus melihat lagi terlebih dahulu, materi sebelumnya sudah masuk apa belum. Kalau memang materinya sudah masuk, maka tidak usah lagi di munculkan yang baru.

"Jadi yang diatur itu pertambangan umum sementara yang tambang rakyat itu sudah ada Raperdasi yang di setujui dan mendapat fasilitas dan juga sudah di koreksi dari Departemen Dalam Negeri. Nah sekarang tinggal Biro Hukum, DPR dengan dinas terkait, duduk bersama untuk segera mengusulkan nomor register terhadap Raperdasi Pertambangan Rakyat ini," jelasnya.

Menurutnya, hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih materi, maka bab dan pasal yang mengatur tentang pertambangan rakyat di Raperdasi yang baru diusulkan, itu harus di keluarkan.

"Karena sudah ada perda sebelumnya yang sudah kita sahkan di lembaga ini juga. Itu sekarang tinggal dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil fasilitasi oleh Depdagri, lalu pemerintah mengusulkan kepada Kemendagri untuk mendapatkan nomor registrasi, agar segera ditempatkam dalam lembaran daerah dan di tanda tangani Perdasinya. Itu Perdasi pertambangan rakyat di Papua," paparnya.

Sehingga kata Jhon Gobai, jika ada materi yang baru diusulkan terkait dengan tenaga kerja, itu sah. Karena dibatalkan itulah, maka DPR menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan Raperdasi tentang guru.

"Mestinya pemerintah juga harus dukung. Kalau yang penyelenggaraan ketenagakerjaan itu kan dia umum. Sementara yang DPR usulkan, dia hanya fokus untuk orang asli Papua. Jadi dalam rangka kerangka Otsus, saya kira harus di dukung, tidak ada tolak menolak, hargai orang punya kerja," tandas Gobai.

Namun untuk di ketahui terdapat  7 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) diantaranya Raperdasus tentang pengelolaan pertambangan batubara, Raperdasus masyarakat adat, Raperdasi tentang pemberian nama jembatan Hamadi Holtekam,

Sementara Raperdasi tentang perubahan badan hukum perusahaan daerah Irian Bhakti menjadi perusahaan perseorangan terbatas Irian Bhakti. Kemudian, Raperdasi perlindungan keberpihakan buruh OAP, Raperdasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua dan Raperdasi tentang pengendalian penduduk. (TIARA)

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.