Komisi II DPR Papua Lakukan Raker Bersama 4 OPD Bidang Perekonomian | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Komisi II DPR Papua Lakukan Raker Bersama 4 OPD Bidang Perekonomian

Info Papua Penulis  Rabu, 23 Oktober 2019 12:30 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Komisi II DPR Papua yang membidangi perekonomian meminta kepada Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) Pemprov Papua untuk menambah anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang ekonomi pada APBD Tahun 2020.

Sebab, ada agenda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, sehingga diharapkan bukan saja sukses prestasi, tapi juga sukses ekonomi yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua.

“Ya kami berharap agar OPD yang membidangi ekonomi ini, bisa mendapatkan anggaran yang lebih pada APBD tahun 2020, karena ada agenda nasional di Papua, sehingga bukan saja sukses prestasi, tapi juga sukses ekonomi yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim kepada sejumla Wartawan, usai melakukan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR Papua bersama OPD Bidang Perekonomian di Hotel Aston Jayapura, Selasa (22/10/19).

Dijelaskan, dalam rapat ini, dihadiri 4 mitra dari Komisi V DPR Papua, diantarnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk Dinas Perkebunan, Pertanakan dan Ketahanan Pangan.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, dalam pertemuan ini, pihaknya juga membahas rencana APBD tahun 2020, namun dalam sektor perekonominan ini, pihaknya pun berupaya untuk ada penambahan anggaran dalam dua tahun terakhir ini.

“Tentu ini menjadi pertanyaan besar mengapa rumpun perekonomian ini kurang mendapat perhatian dan kami berharap di anggaran tahun 2020 khusus ekonomi ini mendapat perhatian yang serius melalui penambahan anggaran yang cukup,” jelasnya.

Dikatakan,memang alasan tim anggaran, mereka fokus untuk sektor infratruktur dan yang lain akan di kemudian setelah tahun 2019-2020 pertama di perubahan dengan tahun 2020 harusnya sektor pertanian ini mendapat perhatian.

Namun, kata Beatrix Monim, sapaan akrabnya, empat SKPD bidang pertanian itu, kemudian dilebur satu OPD, tetapi hanya mendapat anggaran Rp 67 miliar. Padahal, itu hasil perampingan OPD, tetapi fungsi pelayanan publik ke masyarakat tidak berkurang, juga tugas dan tanggung jawab masyarakat tidak berkurang, karena mereka akan menjadi bidang - bidang di OPD Dinas Pertanian.

“Sebelumnya dari 4 dinas ini anggarannya tidak melebihi dari Rp 20 miliar, tidak ada penambahan dan ini justru bekurang dan saat ini hanya Rp. 5 miliar satu OPD,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal masih sedikitnya anggaran pada OPD bidang perekonomian itu, kata Beatrix Monim, menurut penjelasan beberapa dinas, itu uang mengikuti program, artinya program disusun dulu baru kemudian dianggarkan. Itu yang terjadi dalam penyusunan anggaran APBN dan sebagainya.

“Kalau seperti begini uangnya saja disediakan baru programnya dimasukan sehingga sulit bagi mereka OPD dalam menentukan program - program karena mereka mempunyai program prioritas kepada masyarakat yang sudah dilakukan bertahun-tahun pembinaan dan pengembangan perekonomian,” terangnya.

Apalagi sambungnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 itu, disebutkan bahwa urusan pangan itu menjadi urusan wajib, tetapi anggarannya kecil. (TIARA)

Dibaca 48 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.