Tingkatkan Bobot KMA Beserta Perlindungannya, Pemkab Jayapura Gelar Seminar dan Diskusi | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Suasana Seminar dan diskusi tentang Kampung Adat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura di Hotel Suni Sentani, Senin (21/10) siang. Suasana Seminar dan diskusi tentang Kampung Adat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura di Hotel Suni Sentani, Senin (21/10) siang.

Tingkatkan Bobot KMA Beserta Perlindungannya, Pemkab Jayapura Gelar Seminar dan Diskusi

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 23 Oktober 2019 12:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Guna meningkatkan bobot Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) termasuk Kampung Adat  dan pentingnya perlindungan bagi masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar seminar dan diskusi.

Seminar dan diskusi yang bertajuk, Kampung Adat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura tersebut berlangsung di salah satu Hotel Suni Sentani, Senin (21/10) siang.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si dalam sambutannya saat membuka seminar dan diskusi mengatakan, semua pihak yang diundang hadir akan memberikan pikiran-pikiran terbaik tentang bagaimana adat itu sesungguhnya.

Dikatakan, jika kampung adat menjadi sentral tentang kebangkitan masyarakat adat, maka sudah tentu segala hal yang berkaitan dengan adat harus diwujudkan dalam kampung adat tidak bisa di luar kampung.

“Bicara tentang kampung adat, bobotnya harus jelas dan apa yang akan dicapai, untuk itu melalui diskusi ini dapat pertajam supaya membangun kampung adat itu benar-banar sudah dilihat dari berbagai aspek,” ujarnya

Untuk itu, lanjut Mathius, pemerintah hadirkan beberapa narasumber yang dianggap sangat ahli dan berkompeten dalam hal adat-istiadat pada kegiatan diskusi dan seminar kali ini.

Menurutnya, keberadaan Otsus di Papua telah berlangsung lama, sejumlah perubahan telah hadir  namun tidak sepenuhnya menampakan wujud keberpihakan.
Dirinya mengharapkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadikan distrik sebagai pusat pelayana publik dan adanya kampung adat mampu menyatakan tentang keberpihakan dari Otsus bagi masyarakat.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam acara seminar dan diskusi tersebut adalah, Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Tandi Nababan. Pembantu Rektor I Uncen Papua, Dr. Freddy Sokoy, Pemerhati masalah adat Papua, Sadrak Wamebu, SH dan salah satu tokoh agama, Pdt. Hosea Wally.

Peserta seminar dan diskusi terdiri dari berbagai komponen yakni, dari komponen Dewan Adat Suku (DAS), Kampung adat, Instansi tekhnis, Sekolah Adat Papua dan masyarakat adat.

Dibaca 63 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX