Kompetensi Kinerja ASN, Papua Diharapkan Menjadi Pilot Project | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Kompetensi Kinerja ASN, Papua Diharapkan Menjadi Pilot Project

Info Papua Penulis  Selasa, 22 Oktober 2019 15:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Sebagai salah satu bentuk peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN, Pemerintah Provinis Papua menggelar Workshop Coaching dan Mentoring bagi Widyaswara, pejabat/Administrator dan pengawas.

Kegiatan yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Any Rumbiak mewakili Gubernur Papua, Selasa (22/10/2019).

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN LAN RI, Muhammad Aswad, mengakui jika Provinsi Papua bisa menjadi Pilot Project dalam kebijakan dan manajemen Sumber Daya Manusoa (SDM) aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam system Merit.

“Kita ingin proses pengembangan kompetensi bagi ASN bisa berjalana secara optimal dan berkesinambungan untuk seluruh ASN di Papua, Untuk proses itu, workshop Coaching dan Mentoring ini akan menjadi salah satu metode yang akan menjadi sangat bermanfaat bagi proses pengembangan kompentensi bagi ASN di wilayah Papua,” ujarnya.

Menurutnya, Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi yang sudah mengantisipasi dengan menggelar kegiatan ini, karena tujuannya untuk proses kompetensi bagi ASN.

 “Kita sangat bersyukur, Papua menjadi pioner dalam proses Coaching dan Mentoring, harapan kami Papua menjadi pilot projeck di wilayah Indonesia timur, saya sudah tiga tahun menanganai Diklat, Papua menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia timur yang menggelar Coaching dan Mentoring bagi Widyaswara, pejabat/Administrator dan pengawas dalam satu lingkungan level provinsi,”  katanya.

Aswad mengakui, pihaknya akan mensosialisikan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada BPSDM provinsi lain.

Sementara itu,  Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Any Rumbiak dalam sambutan mengatakan, sebagai PNS pada awal penerimaanya dituntut untuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan formasi.

Selain itu, setelah menjadi PNS, diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun baik melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, katanya, PNS membutuhkan bimbingan dari atasannya atau pegawai yang memiliki pengalaman di bidangnya (mentor) atau nimbingan dari ornag yang ahli dalam menggali potensi PNS (coach), sehingga tercapai kinerja yang diharapkan.

Namun, berdasarkan pengamatan BPSDM Provinsi Papua, di Papua peran atasan dan juga pegawai belim memahami bagaimana cara melakukan mentoring dan juga coaching untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Selain itu, sistem pelatihan baik pelatihan manajerial (pelatihan kepemimpinan), pelatihan teknis, pelatihan sosial kultural dan juga pelatihan fungsional pada saat sekarang ini mempraktikkan kegiatan mentoring dan coaching terhadap peserta pelatihan.

Sehubungan dengan pentingnya keterampilan mentoring dan coaching, katanya, BPSDM Papua bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ASN LAN RI, melaksanakan workshop coaching dan mentoring baik dalam konteks organisasi maupun dalam konteks pelathan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat PP Nomor 11 tahun 2017 terkait pemenuhan kebutuhan akan pengembangan kompetensi. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dilingkungan Pemerinah Provinsi Papua.

Dibaca 63 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX