Periode Kedua, Presiden Jokowi Diminta Selesaikan PR Persoalan Papua | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Tan Wie Long Tan Wie Long

Periode Kedua, Presiden Jokowi Diminta Selesaikan PR Persoalan Papua

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 22 Oktober 2019 15:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berharap di periode kedua ini, Presiden Jokowi diminta untuk lebih memperhatikan Papua.

Hal itu ditegaskan, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Tan Wie Long, pasca pelantikan Ir.Joko Widodo  -  KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019.

"Kami DPR Papua menyampaikan selamat telah dilantiknya Bapak Jokowi - Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Namun kami berharap kedepannya rakyat Indonesia agar lebih sejahtera,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long saat ditemui di ruang  kerjanya, Senin (21/10/19).

Politisi Partai Golkar itu mengakui, jika Presiden Jokowi secara khusus untuk Papua, memang sangat mengedepankan pembangunan infrastruktur, namun di periode kedua ini, diharapkan supaya Presiden Jokowi memberikan lebih positif berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia Orang Asli Papua, agar  bisa mempunyai tempat dan terhormat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jadi kita berharap supaya anak-anak Papua yang cerdas ini, juga bisa diberikan porsi di seluruh elemen satuan lembaga dan kementerian yang ada di pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” harapnya.

Namun legislator Papua yang akrab disapa Along ini, juga meminta di periode kedua Presiden Jokowi, bahwa yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) adalah, Presiden Jokowi harus bisa secara arif dan bijaksana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua yang berkaitan dengan masalah akhir-akhir ini terjadi, yang diawali masalah rasisme di Surabaya.

Sebab, ungkap Along, masih banyak rakyat Papua yang belum tahu mengenai penyelesaian penanganan rasisme itu.

“Jadi jujur saja, rakyat Papua belum tahu keseriusan daripada pihak-pihak yang berkompeten untuk melaksanakan penanganan rasisme yang terjadi di Surabaya, Malang dan lainnya,” tandas Along.

Selain itu juga lanjut Tan Wie Long, termasuk masalah yang ada di Kabupaten Nduga, pasca kejadian akhir Desember 2018, yang berbuntut adanya pengungsian warga Nduga ke sejumlah daerah.

“Ada catatan di mata masyarakat itu, penyelesaian masalah Nduga tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Nah, ini yang menjadi tanda tanya bagi kita, pemerintah daerah dan masyarakat Papua, mau dikemanakan mereka ini sesungguhnya," tandasnya.

Apalagi kata Along, jika penyelesaian damai yang diharapkan oleh semua pihak dan penyelesaian damai yang berkeadilan, tentu dinantikan masyarakat Papua.

Oleh karena itu tambahnya, pada periode kedua ini, Presiden Jokowi harus lebih memperhatikan tentang sisi dari kemanusiaan yang ada di Papua.

“Jadi, itu yang sangat kita harapkan, karena kita semua menginginkan kedamaian di Papua ini, yang menjadi sebuah wajib kita sama-sama junjung tinggi dan laksanakan serta saling percaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada itu, bisa kembali tumbuh dan berkembang secara natural. Nah, itu besar harapan kita kepada bapak Presiden Jokowi, lebih menitikberatkan pada masalah kemanusiaan,” pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 51 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.