Supiori Dan Waropen Belum Teken NPHD | Pasific Pos.com

| 12 November, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP. MH Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP. MH

Supiori Dan Waropen Belum Teken NPHD

Info Papua Penulis  Selasa, 08 Oktober 2019 20:34 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Batas waktu penandatangan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dan KPU per 1 Oktober 2019 lalu.

Namun, hingga saat ini baru 9 Kabupaten yang melakukan penandatanganan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan masih ada dua kabupaten yang belum, yakni Kabupaten Waropen dan Supiori.

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH mengharapkan kabupaten Supiori dan Waropen agar segera menuntaskan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU setempat.

“Dua kabupaten tersebut saya harapkan minggu ini harus tandatangan NPHD, ultimatum batas waktu penandatanganan NPHD tanggal 1 Oktober,” Katanya usai menghadiri launching Pilkada tahun 2020 di Taman Imbi Jayapura, Selasa (8/10).

Walaupun dua kabupaten tersebut telah diberikan kesempatan melakukan pembahasan penandatanganan NPHD, namun dua kabupaten tersebut belum juga melakukan penandatanganan. Oleh sebab itu, minggu ini dua kabupaten tersebut harus melakukan penandatanganan.

“Kalau tidak begitu, bagaimana menyelenggarakan Pemilu. Harus disepakati, jika KPU mengajukan anggaran besar, dapat dibahas dengan DPRD dirasionalkan untuk disepakati,” Jelasnya.

Sebab kata Lukas Enembe, suksesnya pelaksanaan Pilkada tentunya atas dukungan anggaran dari pemerintah setempat. Oleh sebab itu dua kabupaten tersebut harus menandatangani NPHD demi kelancaran pelaksanaan Pilkada.

“Mau tidak mau harus dilaksanakan, mungkin Karena masih ada pembahasan dengan DPR, oleh sebab itu semua komponen termasuk Asisten harus merapatkan anggaran untuk Pilkada ini,” Terangnya.

Sebelumnya Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, mengatakan untuk Pemda yang telah menyetujui NPHD KPU yakni Kabupaten Nabire dengan angka Rp.37 Miliar berdasarkan rasionalisasi anggaran dari pengajuan KPU sebesar Rp48 miliar. “ Nah 10 kabupaten lainnya belum ada persetujuan untuk NPHDnya, kalau untuk kesiapan Kabupaten Boven Digoel dan Yalimo mungkin besok bisa di teken,” katanya.

Kata Theodorus, KPU akan melakukan pendekatakan kepada pemerintah daerah yang belum melakukan NPHD ini agar dapat secepatnya menantangani. Pasalnya, dari 270 daerah yang melaksanakan Pemilukada 2020, Papua termasuk salah satu Provinsi yang belum melaksanakan penantanganan NPHD.

Dibaca 49 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.