6 Calon Anggota MRPB Unjuk Rasa Depan Kantor Gubernur | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

6 Calon Anggota MRPB Unjuk Rasa Depan Kantor Gubernur

Papua Barat Penulis  Jumat, 27 September 2019 21:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Maxsi Ahoren: Kapasitas beliau saat ini sebagai apa? Pengacara, DPR Otsus atau kah keluarga dari salah satu calon anggota yang belum dilantik? Ini kan tidak jelas

 

Manokwari, TP – Sejumlah warga dan 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (26/9) sekitar pukul 10.30 WIT.

Aksi ini untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Badan Kesbangpol untuk segera mempercepat pelantikan keenam calon anggota MRPB berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Kedatangan sejumlah warga dan keenam calon anggota MRPB ini diterima Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Hj. Baesara Wael dengan pengawalan aparat keamanan.

Calon anggota MRPB, Lusia Hagemur mengatakan, sesuai surat dari Mendagri yang diterima Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Agustus 2019 ke Gubernur Papua Barat untuk menindaklanjuti putusan MA agar segera melantik 6 anggota MRPB.

Selanjutnya, kata dia, surat ini diteruskan ke Kesbangpol Papua Barat sebagai penyelenggara pelaksana pleno pemberhentian 6 anggota MRPB dan mengangkat 6 anggota MRPB.

“Tadi saya sampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014, dimana PAW dilakukan bagi anggota yang meninggal dunia atau berhalangan tetap. Sayangnya, saat mereka membuat PP ini, mereka tidak membayangkan bahwa ada proses hukum seperti saat ini. Sesungguhnya, kami ada di dalam, artinya putusan MA itu, pelantikan, bukan PAW,” jelas Lusia Hagemur kepada Tabura Pos usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (26/9).

Untuk itu, ia berharap Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga tokoh masyarakat dan kepala suku, sangat dihargai dan bijaksana terhadap pembangunan di negeri ini.

Menanggapi tuntutan itu, Baesara Wael menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan administrasi sesuai putusan MA yang memerintahkan Mendagri dan Gubernur melaksanakan putusan tersebut.

Ia menerangkan, MA telah menyebutkan bahwa Mendagri dan Gubernur melaksanakan proses pelantikan bagi sebagian. Namun, lanjut dia, yang mengajukan gugatan dan menang ada 6 orang, maka putusan untuk 6 calon anggota MRPB itu harus diproses.

“Kami sangat pahami bahwa proses gugatan ini telah melalui proses dan prosedur yang panjang. Kami sudah ambil langkah dan dari hasil koordinasi, Gubernur telah memberikan petunjuk untuk segera melakukan proses pelantikan,” ungkap mantan Wakil Wali Kota Sorong ini di hadapan para pengunjuk rasa.

Dijelaskan Baesara Wael, tertanggal 9 September 2019, Gubernur sudah mengeluarkan surat ke pimpinan MRPB bahwa prosesi pengisian anggota MRPB melalui Perdasus, maka 6 calon anggota yang sedang duduk di kursi MRPB sudah harus dilakukan pleno pemberhentian dan melantik 6 calon anggota MRPB sesuai putusan MA.

Lanjut dia, nantinya dari rapat pleno itu, dikeluarkan berita acara pemberhentian 6 anggota MRPB diserahkan ke Gubernur, kemudian ditindaklanjuti ke Mendagri untuk mengubah sebagian.

“Kami juga sudah konsultasi ke Mendagri dan perintah Gubernur segera menindaklanjuti putusan MA dan kami menunggu pelaksanaan surat ini dan mekanisme pelantikan,” papar Baesara Wael.

Dari pantauan Tabura Pos, dalam aksi unjuk rasa ini, mereka membawa sejumlah baliho bertuliskan ‘Kesbangpol Papua Barat Arif dan Bijak Sebagai Mata dan Telinga Negara di Daerah. Jangan Bikin ‘Konflik’ di Papua Barat Berdasarkan Permendagri RI Nomor 2 Tahun 2018 Harus Memahami ATHG’.

Selain itu, ada juga baliho bertuliskan ‘Hukum Harus  Ditegakkan, Karena Hukum Adalah Panglima Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai Pejabat Publik, Baik Presiden, Mendagri, dan Gubernur Harus Taat Hukum. Jangan Pakai Istilah Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah’.

 

MRPB Tetap Proses Pelantikan

Secara terpisah, Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren mengaku, MRPB akan tetap memproses pelantikan 6 calon anggota MRPB, Leonard Yarollo dan kawan-kawan.

Dikatakannya, surat perihal tindak lanjut putusan MA dari Kemendagri sudah diterima MRPB dari Gubernur Papua Barat pada 9 September 2019. Lanjut Ahoren, menindaklanjuti surat itu, MRPB sudah menggelar sidang pleno, tetapi sidang diskors dan belum dilanjutkan sampai hari ini, karena ada perbedaan pendapat dari setiap kelompok kerja (pokja).

“Akhirnya, sidang itu kita hentikan dulu, dalam arti bahwa setelah reses baru kita lanjutkan sidang berikut lagi,” jelas Ahoren kepada para wartawan di kantornya, kemarin.

Ditegaskannya, persoalan pelantikan keenam calon anggota MRPB itu merupakan ranah MRPB, karena proses di Gubernur dan Kesbangpol sudah dilalui. “Saya berharap teman-teman MRPB yang mau dilantik bersabar saja, kita ikut mekanisme yang ada, biar proses ini mengalir. Kamia sangat menghargai putusan MA,” katanya.

Disinggung tentang beda pendapat antar pokja, jelas Ahoren, beda pendapat di mana sebagian anggota MRPB mendukung proses pelantikan segera dilakukan agar tidak berdampak ke masalah hukum pidana dan lainnya. Sementara di sisi lain, ungkap dia, sebagian anggota MRPB berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang permasalahan yang sedang terjadi atau tentang pelantikan 6 calon anggota MRPB, baik dalam PP No. 54, Perdasus Nomor 3, dan Undang-undang Otsus.

“Ada perpecahan pendapat. Akhirnya sebagai pimpinan, saya mengambil keputusan sidang diskors dulu dan akan dilanjutkan setelah reses. Setelah reses, kita akan konsultasikan hal ini ke Biro Hukum Setda Papua Barat dan Biro Hukum di Kemendagri agar kita tidak mengambil langkah yang salah menyangkut hal ini. Sebab, ini bukan masalah PAW, kalau PAW sudah ada aturannya, sedangkan ini pelantikan, sehingga kita akan cari cela hukum untuk dapat melaksanakan putusan MA,” papar Ahoren.

Ia menerangkan, setelah berkonsultasi dan mendapat dasar hukum yang tepat, pihaknya akan melanjutkan sidang, selanjutnya hasil sidang diserahkan ke Badan Kehormatan (BK) MRPB dan diteruskan lagi ke Badan Musyawarah (Bamus) MRPB untuk menjadwalkan kapan pelantikan. “Yang penting proses kita ikuti,” tukasnya.

Dirinya pun mempersilakan pihak yang akan mempolisikan Gubernur, Kesbangpol, dan MRPB terkait persoalan ini. “Silakan, itu hak mereka,” tukas Ahoren.

Pada kesempatan itu, ia menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat yang ingin melaporkan Gubernur, Kesbangpol, dan dirinya ke pihak kepolisian, termasuk menyingung persoalan anggaran MRPB dalam APBD Perubahan 2019, salah alamat.

“Kapasitas beliau saat ini sebagai apa? Pengacara, DPR Otsus atau kah keluarga dari salah satu calon anggota yang belum dilantik? Ini kan tidak jelas. Kalau hari ini beliau pengacara, saya hormat,” ujar mantan anggota DPR Papua Barat ini.

Dirinya juga mempersilakan para pihak yang ingin meminta KPK memeriksa keuangan di MRPB, karena keenam anggota MRPB itu masih menerima haknya, meski sudah ada putusan MA.

“Jadi begini, di saat dia dilantik, SK-nya ada, maka hak-haknya semua sudah tidak ada. Tapi ini kan belum ada surat apa pun, belum pelantikan, kemudian hak-haknya diputus semua, itu kan baru putusan MA, tidak memutuskan hak-hak. Nanti SK ada baru mereka sudah tidak bisa terima hak. Jadi, jangan menafsirkan hukum yang salah, tidak bisa seperti itu,” pungkas Ahoren. [FSM/SDR-R1] 

Dibaca 147 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.