Sudah Ditetapkan di APBD, Anggaran untuk Pendamping PKH Tahun 2019 ‘Hilang’ | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Sudah Ditetapkan di APBD, Anggaran untuk Pendamping PKH Tahun 2019 ‘Hilang’

Papua Barat Penulis  Jumat, 27 September 2019 21:55 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – Pada tahun 2019 ini para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Manokwari tidak mendapat insentif. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya mereka memperolehnya.

“Oleh karena itu, dalam APBD Perubahan 2019 kita minta supaya ada insentif untuk pendamping PKH agar bisa memberikan semangat kepada mereka dalam mendampingi dan membuat pemutakhiran data. Sebab, sebelumnya dalam pemutakhiran data akses internet agak lambat, dan ada beberapa pendamping belum punya laptop, tidak punya sarana,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhammad Manshur kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Dia berharap Pemkab Manokwari memfasilitasi agar para pendamping PKH memperoleh insentif. Sebab, kerja pendamping juga untuk kebanyakan masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin.

“Kalau sampai bantuan dari pusat tidak masuk ke rekening mereka (keluarga miskin) ini kan yang rugi sebenarnya pemda kita. Ada bantuan sampai tidak masuk ke rekening mereka. Sementara di kantor ini juga fasilitas bukan saja memenuhi syarat tapi sangat terbatas. Di sekretariat PKH itu tidak ada laptop atau komputer. Saya lihat sendiri kondisi kantornya sekretariat pun macam tidak memungkinkan. Tapi karena adanya itu ya mau bagaimana lagi,” sebutnya.

Manshur mengakui bahwa setiap tahun ada insentif untuk pendamping PKH. Untuk tahun 2019, kata dia, pihaknya sudah memasukkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk. Namun, saat DPA-nya turun, tidak ada insentif untuk para pendamping PKH.

“Kemarin sudah kita input di DPA Induk, tapi tau-tau ketika keluar DPA, tidak ada. Ini yang sangat disayangkan Karena itu kan sudah disahkan dari DPRD, bahwa anggaran sudah masuk, ternyata tidak masuk,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung dia pada tahun 2019 ini para pendamping PKH tidak memperoleh insentif. Dan, Dinas Sosial baru mengusahakannya lagi di APBD Perubahan 2019. “Mudah-mudahan masuk supaya ke depan bisa memberikan motivasilah, menambah semangat pendamping untuk mendata maupun untuk mendampingi. Tugas pendamping adalah mendampingi dan melaporkan ke pusat, memutakhirkan datanya karena data yang tidak dimutakhirkan tidak keluar anggarannya ke rekening para penerima PKH,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan insentif bagi para pendamping PKH sebesar Rp 700 ribu per bulan. Sementara jumlah pendamping PKH dan koordinator pendamping berjumlah 47 orang. (BNB-R3) 

Dibaca 139 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX