Bahas APBD Perubahan 2019, Dua Anggota DPRD Manokwari Berbeda Pendapat | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Bahas APBD Perubahan 2019, Dua Anggota DPRD Manokwari Berbeda Pendapat

Papua Barat Penulis  Senin, 23 September 2019 13:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Manokwari, TP – Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Sius Dowansiba, mempertanyakan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019.

Menurutnya, jika KUA-PPAS ditetapkan dan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD Perubahan 2019, maka harus melalui pemandangan umum dan pemandangan akhir fraksi. Sementara, saat ini fraksi-fraksi belum ditetapkan karena menunggu pimpinan DPRD definitif.

“Pembahasan KUA-PPAS sudah mulai dilakukan, namun pimpinan DPRD definitif belum dilantik. Lalu bagaimana terakhir penyampaian pemandangan umum fraksi, penyorotan dan pembobotan terhadap KUA-PPAS dan sebagainya akhirnya sampai di APBD seperti apa. Ini perlu dipikirkan bersama supaya pada saat penetapan anggarannya tahun ini jangan sampai tidak memenuhi kriteria,” kata Dowansiba kepada para wartawan usai sidang paripurna DPRD Manokwari dengan agenda penyerahan dokumen KUA-PPAS oleh Pemkab Manokwari kepada DPRD Manokwari, di ruang sidang utama DPRD setempat, Jumat (20/9).

Menurutnya, ada mekanisme kedewanan yang harus dilalui agar semua berjalan baik. Sebab, saat ini tata tertib (Tatib) DPRD dan dan fraksi-fraksi belum ditetapkan. Jika KUA-PPAS sudah ditetapkan dan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019, maka ada pandangan umum fraksi.

“Kalau pandangan umum fraksi, sementara fraksi belum ditetapkan oleh pimpinan DPRD definitive, kira-kira bagaimana, apakah mubazir atau bagaimana,” ujarnya.

Dia berpandangan, terkait pembahasan APBD, jika membandingkan antara peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan UU, maka UU lebih tinggi kedudukannya dibanding peraturan menteri. Oleh sebab itu, dia menganjurkan untuk melihat peraturan-peraturan itu secara baik.

Menurutnya, tidak ada kepentingan politik yang dibawanya ke DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS, yang dilihat adalah kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, jangan sampai pembahasan itu tidak memiliki dasar legitimasi.

“Saya ingin sekali bahwa pembahasan KUA-PPAS menuju APBD Perubahan legal, jangan menjadi illegal,” tegasnya.

Dia mengatakan, penetapan KUA-PPAS merupakan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah. Namun, dalam pembahasan APBD Perubahan, harus melalui pemandangan akhir fraksi.

“Itu berarti pimpinan definitif harus ditetapkan supaya menetapkan alat kelengkapan. Setelah itu baru bisa berjalan. Sementara belum karena tatib belum selesai.

Dia meyakini bahwa pembahasan APBD Perubahan 2019 pasti molor. Meski batas waktu penetapan APBD Perubahan pada 30 September mendatang, namun dipastikan itu tidak akan teralisasi.

Terpisah, anggota DPRD Manokwari, Romer Tapilatu, mengatakan bahwa fraksi-fraksi di DPRD sudah terbentuk. Cuma ada beberapa kendala yang harus dibenahi bersama.

“Katakanlah PAN belum masuk di salah satu fraksi. Kami bilang, menurut informasi yang kami dengar, PAN masuk di PKS itu berarti semua fraksi sudah terbentuk,” katanya kepada para wartawan di gedung DPRD Manokwari kemarin.

Sementara untuk pimpinan DPRD definitf, kata dia, sesuai informasi yang diperolehnya, dua pimpinan definitif yakni dari PDIP dan Nasdem, sudah ada rekomendasinya, tinggal masih menunggu dari Golkar.

Untuk pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan, dia mengatakan bahwa sesuai surat Mendagri Nomor 3 tahun 2016 poin (2) menyebutkan bahwa pimpinan sementara DPRD juga dapat menetapkan APBD. Berdasarkan surat itu, kata dia, DPRD Manokwari mengambil jalan tengah sambil menunggu adanya pimpinan definitif.

“Sebab, batas akhir untuk APBD Perubahan itu tanggal 30 September, tinggal beberapa hari lagi. Kalau terlewati dan tidak membahasnya, maka bisa saja Pemeirintah Kabupaten Manokwari bersama DPRD dengan masyarakatnya bisa dapat sanksi dari pemerintah pusat,” katanya.

Dia mengakui, sesuai PP 12 tahun 2018, pimpinan sementara DPRD hanya punya empat kewenangan, yakni memimpin sidang, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi pimpinan definitif, dan memfasilitasi adanya tatib DPRD. Namun, ada surat terbaru nomor 160 tertanggal 3 September 2019 oleh Mendagri mengatakan bahwa APBD bisa ditetapkan oleh pimpinan sementara.

“Sehingga kita tidak jalan tanpa menggunakan perintah, katakana kita jalan menggunakan perintah, sehingga kalau umpama ini surat Mendagri yang salah, bukan kami. Ada dasarnya,” katanya.

Dia juga menyebut fraksi-fraksi DPRD sudah ditetapkan karena pimpinan sementara bertugas memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi. Sebab, fraksi-fraksi akan memberikan pemandangan umum dan pemandangan akhir dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Yang belum ditetapkan itu AKD karena AKD menurut UU AKD dilantik atau disahkan itu harus ada pimpinan definitive. Tapi kemudian, tidak salahnya kalau fraksi-fraksi di DPRD mengutus orang-orang ke dalam komisi untuk kemudian mempersiapkannya. Itu tidak ada salahnya. Tapi mengesahkannya belum bisa karena tunggu pimpinan definitif,” tandasnya. [BNB-R4] 

Dibaca 52 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.