Terkait Hak Kesulungan, ‘Pemangku Empat Golongan Adat Bertemu Forkopimda’ | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Suasana pertemuan yang berlangsung Sabtu lalu (foto:iis) Suasana pertemuan yang berlangsung Sabtu lalu (foto:iis)

Terkait Hak Kesulungan, ‘Pemangku Empat Golongan Adat Bertemu Forkopimda’

Papua Selatan Penulis  Minggu, 15 September 2019 13:41 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Pertemuan pemangku empat golongan adat Mayo, Imoh, Sozom dan Ezami, Sabtu (14/9) lalu telah resmi dilaksanakan guna melakukan wawan hati dengan unsur Forkopimda mengenai hak kesulungan, politik dan konstitusional Suku Marind Anim Ha serta membahas isu tentang kamtibmas yang dipusatkan di Hotel Megaria. Pertemuan tersebut nampak dihadiri oleh sejumlah sosok berkompeten anak-anak Marind yang pernah menduduki jabatan penting di tanah ini dan banyak memberikan masukan-masukan positif kepada pihak pemerintah maupun jajaran kepolisian.

Mereka antara lain mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, mantan anggota DPRD, Matheus Liem Gebze, mantan Ketua DPRD Merauke, Leonardus Mahuze, tokoh muslim Papua, H.Ahmad Waros Gebze, mantan Ketua KPU Merauke, Anton Kaize dan beberapa sosok berpengaruh lainnya. Selain itu perwakilan sejumlah etnis yang ada di Kabupaten Merauke juga turut hadir sedangkan untuk Pemda diwakili oleh Asisten 1 Setda Merauke, Agustinus Joko Guritno dan Kabag Hukum, Yoseph Gebze. Dalam kesempatan itu juga turut dibacakan beberapa poin pernyataan sikap masyarakat Marind yang dibacakan oleh Gerfas Mahuze selaku perwakilan adat, di antaranya tentang penerimaan porsi penerimaan ASN bagi anak Marind dan OAP, perhatian serius bagi pengusaha OAP agar tidak menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, meminta semua etnis yang ada di Merauke agar menghargai hak kesulungan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya kedamaian di tanah ini serta meminta Pemda dapat memfasilitasi empat pemangku golongan adat untuk dapat menyampaikan secara langsung aspirasi kepada Gubernur Papua dan Presiden RI.

Romanus Mbaraka dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan hari itu merupakan momentum yang sangat baik bagi negeri ini karena menampung seluruh masukan dan saran yang disampaikan oleh perwakilan adat yang ada di atas tanah ini. Terlebih lagi turut dihadiri oleh beberapa perwakilan etnis yang bermukim di Kabupaten Merauke. Oleh sebab itu kesepakatan yang dihasilkan nantinya akan disampaikan secara bertingkat hingga sampai pada tahap keputusan. Ia juga menyampaikan tentang pentingnya untuk selalu menjaga perdamaian di atas tanah ini.

“Negeri ini tidak pernah ribut dan kita sudah sepakat untuk selalu menjaga kedamaian secara bersama-sama. Jadi mari kita jaga negeri ini sama-sama,”terang Romanus. Sementara itu H.Ahmad Waros Gebze mengungkapkan bahwa usulan-usulan yang disampaikan sudah sangat baik namun perlu diingat bahwa semua yang dibahas harus betul-betul diyakini dapat berjalan atau tidak. Sebab segala tahapan sudah ada di penghujung jalan sehingga perlu dipikirkan bersama terutama dari masyarakat adat. Selain itu harus diingat juga bahwa keputusan akhir semua ada di Jakarta.

Penegasan tentang nasionalisme dan kedamaian di tanah Papua juga ditegaskan oleh mantan Ketua KPU, Anton Kaize bahwa orang Papua telah sepakat untuk senantiasa hidup damai bersama Negara Republik Indonesia. UUD juga telah menjamin dan diperkuat lagi dengan Pepera yang mengandung peristiwa bersejarah dimana Papua secara sah menjadi bagian negara ini. Kemudian muncul lagi yang namanya Otsus sebagai salah satu upaya negara untuk membangun Papua. Bagi orang Papua, UUD itu menjamin hak-hak dasar mereka. “Mari kita melihat kondisi yang ada denga kacamata yang jernih dan menggunakan akal sehat. Melihat peristiwa lalu dan harapan kita ke depan,”harapnya.

Dibaca 38 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.