Pernyataan Gubernur Lukas Enembe Dinilai Keliru | Pasific Pos.com

| 19 November, 2019 |

Yan Permenas Mandenas, SSos, MSi. Yan Permenas Mandenas, SSos, MSi.

Pernyataan Gubernur Lukas Enembe Dinilai Keliru

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 11 September 2019 23:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Salah satu Tokoh Papua yang juga merupakan mantan Anggota DPR Papua pada periode lalu, Yan Permenas Mandenas,SSos, MSi menanggapi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bahwa tidak akan ada rekrutmen atau seleksi untuk calon anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan atau jalur Otsus, dinilai sangat keliru.

"Menanggapi statemen pak Gubernur terkait 14 kursi DPR Papua tidak perlu rekrutmen atau tinggal dilantik kembali, saya pikir itu pernyataan yang sangat keliru dari pak gubernur,” kata Yan Permenas Mandenas saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Rabu (11/9/19).

Menurut mantan Ketua Komisi V DPR Papua ini, apapun alasannya, 14 kursi anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan saat ini, periodesasinya berakhir 2019 juga sesuai dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rekrutmen Anggota DPR Papua melalui Mekanisme Pengangkatan untuk periode 2014 - 2019.

Sehingga dengan demikian, lanjut Yan Mandenas, 14 kursi DPR Papua jalur pengangkatan 2019 - 2024 itu, harus direkrut berdasarkan penetapan Perdasus atau hasil dari revisi Perdasus Nomor 6 Tahun 2019 yang tengah didorong oleh Bapemperda DPR Papua.

“Tapi tidak dibenarkan, apabila gubernur mengambil langkah-langkah kebijakan aturan main yang benar dan di luar perintah undang-undang. Itu akan bermasalah dalam proses hukum, karena tidak dibenarkan,” tegas Yan Mandenas atau YM, sapaan akrab dari mantan legislator Papua itu.

Selain itu, jelas YM, 14 kursi anggota DPR Papua periode 2019 - 2024 itu, harus dilakukan rekrutmen atau seleksi ulang tahapannya.

Hanya saja kata Mandenas, kali ini tidak boleh ada keterwakilan yang berasal dari partai politik dalam rekrutmen kembali terhadap 14 calon anggota DPR Papua lewat jalur pengangkatan.

Menurutnya, tidak hanya itu, jika melihat dinamika di Papua sampai saat ini, karena ketidakadilan pelaksanaan Otonomi Khusus terhadap kelompok-kelompok yang terus berteriak menghasilkan kebijakan khusus, antara lain yang berlangsung dari tahun 2001 sampai 2019 ini.

"Jadi mestinya mereka diberi porsi dan tempat masuk ke MRP dan 14 kursi DPR Papua," kata Yan Mandenas.

Oleh karena itu, Yan Mandenas merekomendasikan agar 14 kursi DPR Papua itu, diberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua dan tokoh adat, kemudian kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

“Jadi 14 kursi DPR Papua ini, juga bisa diberikan kesempatan kepada TPN/OPM, KNPB yang mau masuk di 14 kursi dan duduk di DPR Papua dan bersuara tentang Papua, sehingga ada keseimbangan antara kekhususan kursi Otsus itu, dengan kursi partai politik yang ada di DPR Papua,” ujarnya.

Bahkan, kata Yan Mandenas, jika aspirasi-aspirasi yang disampaikan terkait keluh kesah oleh kelompok pro dan kontra terhadap merah putih atau setuju Otsus, itu bisa berbicara di lembaga DPR Papua.

“Jadi, mereka juga secara konstitusi sebagai warga negara dijamin untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi, saya pikir tidak dibenarkan 14 kursi harus diisi oleh orang-orang lama dan orang-orang dari partai politik, karena ini sifatnya kebijakan,” ketusnya..

Untuk itu, ia meminta masalah rekrutmen 14 kursi DPR Papua dari jalur pengangkatan itu, harus diperhatikan dengan baik dan Gubernur juga harus memperhatikan para pejuang baik Otsus, merah putih maupun Papua merdeka, untuk mendapatkan tempat yang layak dalam 14 kursi DPR Papua itu.

“Ini harus rekrutmen ulang untuk 14 kursi DPR Papua. Jadi saya pikir revisi Perdasus Nomor 6 Tahun2014 itu sudah didorong ke Depdagri, tinggal menunggu pengesahannya, kemudian itu dilakukan tahapan rekrutmen 14 kursi bisa berjalan,” jelasnya.

Namun YM menduga jika ada yang membisik gubernur untuk tidak melakukan rekrutmen 14 kursi DPR Papua, kemudian mengambil kebijakan yang salah dan rancu.

“Saya lihat ada manuver dari anggota. Tapi saya harap gubernur lebih teliti dalam memberikan statemen ke publik terkait hal ini, karena ini bisa memicu tuntutan dan konflik di masyarakat,” tekannya. (TIARA)

Dibaca 176 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX