Fotowin: PGRI Tidak Tanggung Jawab Terkait Pungutan Dana Guru Honerer | Pasific Pos.com

| 19 November, 2019 |

Sekretaris PGRI Kabupaten Jayapura, Jimmy Fitowin Sekretaris PGRI Kabupaten Jayapura, Jimmy Fitowin

Fotowin: PGRI Tidak Tanggung Jawab Terkait Pungutan Dana Guru Honerer

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 11 September 2019 21:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura menyatakan pihaknya tidak bertanggungjawab terkait pungutan dana guru honorer yang dijanjikan akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) . Hal ini disampaikan untuk menyikapi adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dana guru honorer yang akan diangkat sebagai CPNS yang dilakukan oleh oknum anggota PGRI yang tergabung dalam Tim Panitia Perekrutan Honorer Jadi CPNS yang dikaitkan bekerjasama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan akan diteruskan ke Staf Khusus (Stafsus) Presiden Lenis Kogoya.

Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Frans Pepuho melalui Sekretaris, Jimmy Fitowin mengatakan, pungutan dalam bentuk apa pun termasuk dana terhadap para guru honorer yang dijanjikan akan diangkat sebagai CPNS tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihaknya karena PGRI sama sekali tidak tahu menahu dengan hal tersebut.

“Pungutan atau potongan dana tidak dibenarkan. Jadi, mereka (honorer) ada berikan dana atau semacam ada pungutan dari teman-teman yang menyatakan diri dari panitia perekrutan tenaga honorer. Dari informasi yang saya dapatkan katanya guru honorer bisa diangkat menjadi CPNS karena tim ini bekerjasama dengan MRP, yang nantinya akan diteruskan ke Presiden Jokowi melalui Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya,” terang Fotowin kepada wartawan, Rabu (11/9) siang di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dirinya menegaskan tidak bertanggung jawab sebab bukan kewenangan PGRI mengurus seleksi CPNS

Lanjut ia mengatakan, bila ada pungutan maka tidak bisa dikaitkan dengan organisasi PGRI melainkan dengan oknum tertentu.

“Jadi, kalau sampai pakai nama PGRI itu saya bilang penipuan. Karena PGRI bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mau melakukan perekrutan CPNS, bahkan registrasi untuk CPNS itu sudah ada yang urus,” katanya.

Fitwin pun menyebutkan pungutan dana terhadap guru honorer itu bervariasi, ada yang berikan sebesar Rp 500 ribu dan ada juga yang berikan Rp 400 ribu.

“Ada teman-teman yang sampaikan ke saya itu, ada yang kasih uang 500 ribu rupiah dan juga ada yang kasih uang 400 ribu rupiah. Bahkan mereka ada yang tanya atau komplain ke kita, makanya saya bilang kalau kita di PGRI tidak pernah punya program itu atau kita tidak tahu hal itu. Kalau ada yang atas nama PGRI itu tipu, karena tidak pernah koordinasi dengan kita di PGRI. Semua honorer yang diminta pungutan dana, bahkan bukan saja dari guru honorer yang diminta. Tapi, ada juga dari honorer di instansi-instansi lain yang diminta pungutan dana,” imbuhnya.

“Pungutan dana ini sebagai syarat agar honorer bisa lolos (diangkat) sebagai CPNS, tapi bukan yang versi online kemarin. Katanya, ini nanti MRP bawa langsung ke presiden. Saya baru dengar dan juga kaget, kalau ada rekrutan CPNS atau sistem pungutan seperti ini. Ya, saya juga agak bingung, karena setahu saya semua jalurnya harus lewat BKD. Kalau di total kan semua jumlah dana pungutan yang terkumpul bisa ratusan juta rupiah, karena jumlah guru honorer di kabupaten ini saja kurang lebih sudah mencapai 1.000, belu ditambah lagi dengan honorer di instansi lain,” sambung Fitowin.

Terkait pungutan terhadap guru honorer di Kabupaten Jayapura, lanjut dia, informasinya ada oknum anggota PGRI yang tergabung dalam tim perekrutan tersebut.

“Yang lakukan pungutan dana ini ada tim, terus ada oknum dari beberapa anggota PGRI juga yang tergabung dalam tim perekrutan tersebut. Inisial oknum anggota PGRI yang tergabung dalam tim itu adalah AN yang merupakan guru dan juga seorang kepala sekolah. Jadi, tim ini lakukan pungutan dana itu di Sabron atau Dosay, karena sekretariat dari tim perekrutan itu bertempat disana,” beber Jimmy Fitowin yang juga seorang kepala sekolah.

“Menurut guru-guru, bahwa tim sudah kirim data sampai ke MRP, bahkan sudah ke pak presiden melalui staf khusus presiden. Jadi, teman-teman guru honorer tinggal tunggu diangkat saja. Bagi saya, (pungutan dana) ini aneh. Pernah teman-teman guru honorer tanya ke saya, sehiingga saya sampaikan bahwa PGRI tidak tahu soal itu. Karena yang bisa simpulkan penipuan atau tidaknya itu ada di pihak berwajib. Jadi, sekali lagi saya katakan kalau yang tergabung dalam tim itu hanya oknum PPGRI dan tidak bisa dikaitkan ke PGRI,” tukas Fitowin.

Dibaca 69 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.