Pembayaran Hak Ulayat Jembatan Hamadi-Holtekamp Tanggungjawab Pemprov dan Pemkot Jayapura | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Oesman Marbun Oesman Marbun

Pembayaran Hak Ulayat Jembatan Hamadi-Holtekamp Tanggungjawab Pemprov dan Pemkot Jayapura

Info Papua Penulis  Rabu, 04 September 2019 16:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI,- Jembatan Hamadi-Holtekamp bakal diresmikan pada Oktober 2019 mendatang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ssoal Jembatan Hamadi-Holtekamp tadi Pak Gubernur (Gubernur Papua Lukas Enembe-red) dan Pak Menteri (Menteri PUPR M Basoeki Hadimuljono-red) sudah bicara dan rencananya pada bulan Oktober penyelesaian tanahnya akan dituntaskan. Setelah itu baru ada rencana peresmian,” kata Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XVIII Kementerian PUPR Provinsi Papua, Oesman Marbun kepada pers di Sentani, kemarin.

Oesman mengungkapkan pengerjaannya jembatan telah ramping 100 persen dan tinggal diresmikan. Namun, masih ada kendala pada penyelesaian hak ulayat.

Jadi, kami tinggal menuggu Gubernur Papua melakukan penyelesaian tanah yang akan diselesaikan pada bulan Oktober.

Dimana pembayaran ulayat tanah yang belum diselesaikan dengan panjang 7,5 km yang menuju ke arah ke Koya itu menjadi tanggung jawab Pemprov Papua.

Sedangkan untuk arah ke Hamadi adalah menjadi tugas tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Jayapura.

Kemudian terkait tuntutan masyarakat yang harus dibayarkan. Oesman mengaku secara detailnya dirinya belum mengetahui. Dikarenakan ada yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 26,1 milyar yang sudah keluar dana pemerintah untuk ganti rugi tanah.

Akan tetapi karena ada kesalahan bayar sebesar Rp 5 milyar sehingga uangnya dikembalikan ke Pemerintah.

“Jadi tunggu dulu penyelesaian tanah siapa yang berhak dan siapa yang memiliki tanah tersebut atas kewenangan hak ulayat,”pungkasnya.

Diketahui, keberadaan jembatan yang membentang di atas Teluk Youtefa, itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan PLBN Skouw. Selain itu menjadi solusi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura di mana saat ini penyebaran penduduk Kota Jayapura tidak merata.

Jembatan yang dibanggakan Presiden Jokowi tersebut juga akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dari semula 2,5 jam menjadi 1 jam.

Pembangunan Jembatan yang berbiaya Rp 1,3 triliun ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.

Dibaca 68 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.