Perlambat Internet di Papua Oleh Kemkominfo Bentuk Nyata Diskriminasi dan Rasisme | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu

Perlambat Internet di Papua Oleh Kemkominfo Bentuk Nyata Diskriminasi dan Rasisme

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 28 Agustus 2019 12:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - LSM Papua Bangkit menilai perlambatan jaringan internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya itu justru salah satu bentuk nyata diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, sudah sepekan sejak Senin (19/8) lalu hingga saat ini, masyarakat Papua tidak dapat mengakses jaringan internet via handphone (HP) atau telepon selulernya.
Perlambatan jaringan internet di Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya dilakukan pasca aksi unjuk rasa ribuan warga yang memprotes tindakan kekerasan dan rasisme atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Dimana, selama hampir sepekan ini warga hanya dapat mengakses data internet apabila memiliki fasilitas jaringan Wifi. Kemudian, selama dua hari belakangan ini sejak Minggu (25/8) sore hingga Senin (26/8) kemarin, warga tidak dapat mengakses internet dengan menggunakan fasilitas jaringan Wifi.

"Saya menilai pemblokiran atau perlambatan jaringan internet oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo itu sebenarnya tujuannya mungkin baik dalam rangka mengeliminir dan memblokir peredaran atau penyebarluasan berita-berita yang bersifat hoax (Bohong). Tapi di lain sisi, perlambatan jaringan internet itu bentuk nyata diskriminasi dan rasisme kepada rakyat Papua,” nilai Hengky ketika memberikan keterangan pers, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, baru-baru ini.

Menurut Hengky, memblokir seluruh jaringan internet se-Provinsi Papua dan Papua Barat itu betul-betul membuat perekonomian tidak berjalan. Terjadi semacam kelumpuhan dimana-mana, baik dikalangan masyarakat biasa, pekerja kantor dan kepengurusanyag berhubungan dengan jaringan internet termasuk mengurus pajak dan sebagainya.

Hengky memaparkan tidak bisa dipungkiri di era globalisasi ini bahwa IT (Informasi dan Teknologi) itu sudah menjadi urat nadi dari kehidupan manusia modern.

“Sehingga kita tidak bisa menghindari kepentingan terhadap jaringan internet tersebut, kecuali kita hidup di tengah-tengah hutan atau kita kembali ke jaman batu atau jaman primitif. Karena manusia modern adalah manusia yang dikuasai dan menguasai teknologi,” katanya.

Hengky berharap kepada pemerintah harus memilah-milah daerah-daerah yang relatif tidak perlu jaringan internetnya diblokir.

“Contohnya daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom atau daerah-daerah lainnya yang relatif aman-aman saja ya tidak perlu diblokir kecuali daerah-daerah yang rawan yang punya potensi untuk terjadi misalnya chaos itu silahkan saja diblokir,"saran Hengky.

Sebab pada akhirnya yang merasa susah atau kesulitan akibat perlambatan jaringan internet itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena jaringan internet ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Harapan saya dikemudian hari apabila pemerintah mengambil satu kebijakan harus mempertimbangkan baik dan buruk nya dampak dari suatu kebijakan tersebut apalagi yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang sehingga tidak terjadi keresahan di hati masyarakat” imbuhnya.

Dibaca 69 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.