Gubernur Soroti Kinerja Timsel 35 OPD Papua | Pasific Pos.com

| 23 September, 2019 |

Gubernur Soroti Kinerja Timsel 35 OPD Papua

Info Papua Penulis  Selasa, 20 Agustus 2019 19:17 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe soroti kinerja Tim Seleksi (Timsel) 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

"Timsel yang saya bentuk untuk seleksi kepala OPD kerjanya lambat, sudah cukup lama bentuk tapi belum selesai juga, maka saya akan lantik saja kepala OPD baru," tegas Gubernur Lukas Enembe dalam arahannya pada pelantikan enam pejabat eselon II di Gedung Negara Dok V Jayapura, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, jika Timsel mau seleksi pejabat, secepatnya lakukan, jangan lama-lama. "saya juga belum terima laporan dari timsel sampai dimana proses seleksinya, jangan aneh-aneh banyak, pejabat eselon I dan II kewenangan ada pada Gubernur," tegasnya.

Proses seleksi yang lama, kata Gubernur, pihaknya sudah panggil kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, dan pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang bekerja dengan hati membangun Papua.

"saya ikuti semua kinerja dari kepala OPD Papua saat ini, hanya dua dinas saja yang kerjanya benar, yakni dinas kelautan dari perikanan dan dinas pertanian dan tanaman pangan, jadi kepala dinasnya saya lantik lagi dan akan bekerja sampai periode saya berakhir," ucapnya.

Gubernur mengaku, kepala OPD yang akan dilantik nanti harus bekerja dengan hati untuk membangun tanah Papua, proyek-proyek yang ada di dinas harus diberikan prioritas bagi anak-anak asli Papua.

Enembe menyatakan, total nilai anggaran pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019 mencapai Rp14 triliun, dan ditemukan sebanyak 6 triliun diswakelola oleh OPD.

“Ini ada apa? OPD tidak boleh sembunyi lagi, sebab semua terbaca di seluruh Indonesia. Kenapa sengaja pecah kegiatannya, lalu bikin penunjukan langsung atau swakelola, mulai sekarang, Rp 50 juta harus kontrak,” ujarnya.

Selain itu, Enembe juga soroti kepala OPD yang tidak mampu mempertanggungjawabkan keuanganya, sehingga Sekda dan Kepala Badan Keuangan yang harus kerja keras menyelesaikan semua masalah tersebut.

"kita dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian lima tahun berturut-turut dari BPK, semua OPD bermasalah.

Dibaca 76 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX