Terancam Gulung Tikar, PLT Curhat ke Komisi II DPR Papua | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE

Terancam Gulung Tikar, PLT Curhat ke Komisi II DPR Papua

Ekonomi & Bisnis Penulis  Sabtu, 17 Agustus 2019 12:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 Jayapura, - Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian yang juga bergerak di bidang UMKM melakukan rapat kerja bersama Persatuan Travel Legend (PLT) Se-Papua guna mencari solusi terkait dengan penurunan komisi yang dilakukan oleh sepihak Maskapai penerbangan.

Untuk itu dari pihak PLT meminta Komisi II DPR Papua agar dapat memfasilitasinya, sebab ada maskapai penerbangan yang tidak memberikan komisi sama sekali.

Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Betrix Monim,SE mengatakan, jika pihaknya telah menerima keluhan dari Persatuan Travel Legend se-Papua di Hotel Horizon Kotaraja pada Kamis (15/8/19)).

Untuk itu kata Herlin Monim, mereka meminta agar bisa memfasilitasi mereka mencari solusi akibat komisi mereka diturunkan secara sepihak oleh maskapai penerbangan, apalagi ada yang tidak mendapatkan komisi sama sekali,"ungkap Herlin Beatrix Monim ketika ditemui kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (16/8/19).

Menurut Monim, dengan masalah ini tentunya akan berdampak pada usaha mereka dan tidak menutup kemungkinan usaha mereka tutup. Oleh karena itu mereka meminta agar DPR Papua dalam hal ini Komisi II, dapat memfasilitasi mereka untuk bisa mencari solusi atau mencari jalan terbaik. Sehingga usaha mereka tetap berjalan, dengan mendapatkan komisi atau keuntungan yang sewajarnya.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi mereka, karena travel ini juga bergerak di bidang UMKM dan sudah menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Herlin Monim.

Lanjut dikatakan, sebenarnya ini bukan rana kami karena kalau bicara soal maskapai penerbangan berarti kita harus bicara dengan kementerian perhubungan dan itu rananya di DPR RI dan Kementrian.

"Tapi sebagai lembaga DPR yang berhak menerima aspirasi masyarakat, kami akan mencoba untuk memfasilitasi semampu kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPR," tuturnya.

Herlin Monim berharap, kedepannya usaha mereka tetap berjalan dengan mendapatkan komisi atau keuntungan yang sewajarnya.

"Jadi dari 5 persen turun menjadi 4 persen dan sampai 2 persen, bahkan ada yang nol sama sekali. Sehingga travel ini terancam gulung tikar,"bebernya.

Terkait hal itu, kata Politisi Partai NasDem itu, Dinas Perhubungan memang tidak bisa langsung, karena itu menjadi rana maskapai penerbangan. Kami hanya bisa memfasilitasi, tetapi untuk langsung mengatakan bahwa kami akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikannya, itu kami tidak bisa.

"Itu rananya ada di Kementerian, oleh karena itu Dinas Perhubungan telah menyampaikan bahwa merema bersedia untuk memfasilitasi dengan operator maskapai penerbangan untuk bisa berjumpa para pengusaha atau Persatuan travel legend ini," imbuhnya.

Untuk kata Monim, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk dipertemukan kembali dan duduk bersama sehingga ada jalan keluar lalu mendengar secara bersama-sama dan DPR bisa mengetahui bahwa penjelasan dari satu pihak dengan pihak lain, itu harus di dengar secara bersam-sama, sehingga bisa nyambung.

"Jadi kalau memang itu harus ke Kementerian, maka kita DPR Papua punya perwakilan di DPR RI. Kita menggunakan rana itu untuk langsung berkomunikasi dengan perwakilam kami," jelasnya.

Herlin Monim menambahkan, dalam kesimpulan kami sampaikan, tentunya yang namanya usaha harus mendapatkan keuntungan tetapi yang jadi perhatian kami, bikan soal keuntungan mereka. Tapi ada sejumlah orang yang menjadi tenaga kerja disitu.

"Mereka telah menciptakan lapangan kerja. Itu yang menjadi perhatian kita. Mereka telah menciptakan lapangan kerka baru bagi sejumlah masyarakat. Sehingga ini menjadi perhatian kami di Komisi II.

"Jangan sampai usaha mereka ini di tutup dan karyawan di PHK. Artinya tidak ada lagi lapangan kerja. Itu berarti ada pengangguran lagi. Inilah yang menjadi konsen kami dalam pertemuan kemarin," terangnya.

Menurutnya, dalam mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada, dan selain mereka mendapatkan keuntungan juga mendapatkan lapangan kerja bagi mereka.

"Itu kesimpulan terakhir dimana saya megatakan, kami harus mendorong supaya Persatuan Travel Lagend ini tidak di tutup atau karena tidak mendapatkan keuntungan berarti mereka akan tutup . Tapi yang namanya usaha pasti akan me dapatkan keuntungan. Jadi kami mendorong maka kami akan inisiasi jangan sampai ditutup usaha ini karena ada sejumlah tenaga kerja disana.

Selain itu sambungnya, dalam kerangka Otonomi Khusus kami ingin juga ada banyak anak-anak Papua yang bisa di dorong dan dibina untuk bisa juga membuka usaha-usaha seperti ini. Bahkan dari anak-anak Papua kelak bisa menciptakan laoangan kerja.

"Itu juga menjadi konsep kami dalam kerangka otonomi khusus dalam roh Otsus keberpihakan pada orang asli Papua," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 59 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini