Anggota DPR Papua Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | Pasific Pos.com

| 14 November, 2019 |

Suasana pertemuan Komisi II DPR Papua dan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (15/8) kemarin. Suasana pertemuan Komisi II DPR Papua dan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (15/8) kemarin.

Anggota DPR Papua Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Info Papua Penulis  Jumat, 16 Agustus 2019 21:40 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi Ketenagakerjaan menggelar rapat kerja dengan mitra dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jamin Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (15/8/19).

Dalam pertemuan itu dimana BPJS Ketenagakerjaan ingin mensosialisasikan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim,SE merespon baik sosialisasi tersebut.

Bahkan, kata Herlin Monim dari pihak BPJS Ketenagakerjaan juga meminta agar Komisi II yang juga membidangi ketenagakerjaan agar dapat menyampaikan kepada masyarakat secara khusus lembaga DPR terkait dengan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Herlin Monim menghimbau kepada seluruh anggota DPR Papua untuk harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Yakni, setiap penyelenggara negara harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi mereka (BPJS Ketenagakerjaan) ingin mensosialisasikan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan meminta Komisi II agar menyampaikan kepada masyarakat ataupun secara khusus lembaga DPR Papua pentingnya menjadi peserta,” kata Herlin Beatrix Monim saat ditemui sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (16/8/19) siang.

Diakui, memang sampai saat ini belum semua anggota DPR Papua menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu anggota dewan harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut ke pimpinan DPR Papua bahwa anggota dewan juga harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami merespon baik itu dan memberi pemikiran bahwa memang ini sangat penting dan kami juga akan menyampaikan hasik pertemuan itu kepada pimpinan, bahwa anggota dewan juga harus menjadi peserta BPJS,"jelasnya.

Apalagi kata Herlin Monim, mereka juga punya beberapa fasilitas, ada beberapa fasilitas didalamnya. Diantaranya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan dana pensiun.

Diakui, masih banyak perusahaan yang belum mengikut sertakan seluruh pegawainya atau para tenaga kerjanya.

"Dan ini harus menjadi kewajiban perusahaan untuk setiap ketenagakerjaan itu harus di daftarkan dalam BPJS itu. Dan juga biayanya itu tidak berat dan sangat ringan. Artinya kalau dananya untuk menjadi peserta itu," ujar Herlin Monim

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, jika pihaknya juga ikut mengimbau kepada perusahaan yang ada di Tanah Papua ini, wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang namanya ketenagakerjaan itu dijamin oleh undang-undang.

"Itu yang kemarin disampaikan dan kami merespon positif keinginan itu," ucapnya.

Ketika disinggung soal sudah berapa banyak perusahaan-perusahaan yang belum mengikut sertakan pegawainya sebagai peserta BPJS ini, Herlin Monim mengatakan, jika pihaknya juga belum menerima data tersebut.

“Jadi kalau untuk data berapa perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan belum dikasih. Karena kemarin pertemuan awal dan nanti ada pertemuan selanjutnya. Tapi kami berharap mereka punya data,” jelasnya. (TIARA)

Dibaca 100 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.