UPPD Kabupaten Jayapura Gelar Sosialisasi dan Konsolidasi Pemetaan Wilayah Adat | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Sekertaris UPPD Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun sedang mensosialisasikan program pemetaan wilayah adat di para-para adat Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi, Jumat (9/8) siang. Sekertaris UPPD Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun sedang mensosialisasikan program pemetaan wilayah adat di para-para adat Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi, Jumat (9/8) siang.

UPPD Kabupaten Jayapura Gelar Sosialisasi dan Konsolidasi Pemetaan Wilayah Adat

Kabupaten Jayapura Penulis  Senin, 12 Agustus 2019 20:51 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) menggelar Sosialisasi dan Konsolidasi Dana Kampung untuk Pemetaan Wilayah Adat.

Sosialisasi dan konsolidasi tersebut hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah Universitas Cendrawasih.

Kegiatan yang digelar di para-para Adat Kampung Yanim, Distrik Kemtuk Gresi, Jumat (9/8) siang itu dihadiri oleh aparat distrik, kampung, Ondoafi dan masyarakat adat.

Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun mengatakan kebijakan pemetaan wilayah adat merupakan salah satu kebijakan prioritas Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Oleh sebab itu pihaknya mengambil langkah cepat dengan segera membentuk gugus tugas masyarakat adat, selanjutnya tim ini bertugas serta bertanggung jawab dalam mengawal dan menyiapkan segalanya pada kegiatan tersebut.

“Setelah terbentuk di 19 Distrik, gugus tugas masyarakat adat dimaksud akan selalu berkoordinasi dengan kami, selanjutnya setiap gugus akan membantu pemetaan tanah yang menempatkan warga masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pelaksanaan dan kebijakan yang diambil,” ujarnya.

"Tapi saat ini juga, kita memberikan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat paham terkait program ini dan ikut memberikan dukungan,"tambahnya.

Zeth menerangkan, pemetaan dilakukan dengan menggabungkan teknologi pemetaan modern berupa peta topografi, peta udara dan peta satelit dengan peta-peta mental tata ruang masyarakat. Kegiatan pemetaan dimaksud bukan perkara mudah dan butuh dukungan dari tenaga ahli dengan menggabungkan teknologi canggih, oleh karena pemetaan wilayah adat dikelola secara khusus dan dibiayai menggunakan dana kampung.

“Kenapa kegiatan ini begitu penting karena dana pemetaan telah di transfer kepada seluruh kampung dengan anggan 50 pertahun yang mana pada tahap satu sebesar 25 juta. Dana tersebut sudah ditransfer supaya dana yang ada untuk pemetaan tidak disalah gunakan, termasuk perlunya melibatkan pihak ke 3 untuk membantu pemetaan,”bebernya.

Tentunya Zeth bersyukur sebab sosialisasi dan konsolidasi dana kampung untuk pemetaan wilayah adat berlangsung lancar, dan telah menghadirkan kesepakatan dari semua pihak yang menyatakan diri sepakat melibatkan pihak ketiga untuk membantu mulai dari proses persiapan hingga penyelesaian pemetaan, selanjutnya setelah sosialisasi, pihaknya minggu depan akan memfasilitasi pertemuan antara pihak adat dan pihak ketiga khusus membahas perjanjian kerjasama.

“Perjanjian itu sebagai dasar hukum penggunaan dana kampung untuk diserahkan ke mereka dan untuk mereka lakukan pemetaan dan tugas saya selanjutnya masih ada yaitu kembali membuat pelatihan kepada tim dari wakil kampung masing-masing tiga orang supaya membantu teman-teman dari LSM atau dari mana saja untuk membantu proses pemetaan,”ungkap Zeth.

Senada dengan Sekertaris UPPD Kabupaten Jayapura, Yotam Bairam selaku Kepala Suku sangat berterima kasih kepada UPPD terlebih Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui program pemetaan wilayah adat.

Menurutnya, dengan adanya pemetaan wilayah adat hak-hak masyarakat adat sampai anak cucu dapat terlindungi. Sadar akan pentingnya kebijakan dimaksud, dirinya sangat berharap kepada Pemerintah agar program ini harus dijalankan di seluruh Kabupaten Jayapura.

“Karena tanah di Papua semuanya adalah tanah adat , cuma tanah adat itu tidak diakui oleh pemerintah karena belum ada peta tanah adat, dan ini sangat penting melalui peta ini untuk selamatkan masyarakat adat di Papua ini khususnya kampung saya, dan ini waktunya kami bicara hak-hak hidup kita,” cetusnya.

Pemetaan ini hanyalah pintu masuk bagi kegiatan lainnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis masyarakat. dalam pemetaan, model-model pengelolaan sumberdaya alam yang dikembangkan masyarakat diperjelas dengan mencatat batas-batas antar kampung atau antar wilayah tertentu, serta didukung dengan pendokumentasian.

Termasuk melindungi masyarakat adat Papua atas kehilangan mata pencaharian, juga menjaga rusaknya budaya, adat-istiadat dan jati diri. Sehingga tidak terjadi krisis identitas dan moral, bersamaan dengan berkembangnya pola hidup konsumtif, hedonis dan individualis.

Perlu diketahui, Selain sosialisasi dan kosolidasi dana kampung untuk pemetaan wilayah adat, juga dilakukan sosialisasi tentang pemberdayaan tanaman kakao diwilayah Distrik Kemtuk Gresi yang disosialisasikan oleh Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra.

Dibaca 39 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX