Sanusi Ngaku akan Perjuangkan Hal Ini ke Pemerintah Pusat | Pasific Pos.com

| 21 October, 2019 |

Sanusi Ngaku akan Perjuangkan Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Papua Barat Penulis  Senin, 12 Agustus 2019 12:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Anggota DPR Papua Barat,  M. Sanusi Rahaningmas, mengaku akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Papua Barat sampai ke Pemerintah Pusat.

Dirinya mengatakan, ada beberapa aspek pembangunan infrastruktur yang sudah dia siapkan untuk didorong ke Pemerintah Pusat, ketika sudah resmi menjadi anggota DPD RI.

"Saya ada beban moril,  sehingga saya akan menyuarakan pembangunan infrastruktur ke Pemerintah Pusat, sebab tanpa kita menyuarakan itu,  tidak mungkin Pemerintah Pusat lihat ke bawah," ujarnya kepada para wartawan di kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Beberapa hal yang akan disuarakan sebut Sanusi, soal pembangunan bandara dan transportasi laut antar pulau di Papua Barat.

Menurut Sanusi, transportasi antar pulau di Papua Barat, masih sangat minim sekali dan sangat dirasakan oleh  masyarakat.

"Kita di Papua Barat ini terkenal dengan kepulauan dan banyak masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang perlu disentuh oleh transportasi laut yang memadai," sebutnya.

Selain transportasi laut dan udara, Sanusi juga mengaku akan memperjuangan pemekaran di Papua Barat, khususnya daerah-daerah yang sudah layak dimekarkan. 
Menurutnya,  dengan adanya pemekaran, maka secara otomatis dapat memperpendek pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan kabupaten / kota.

"Memang ada beberapa yang tidak setuju dengan adanya pemekaran. Namun, saya jujur menyampaikan ada kabupaten dan kota di Papua Barat yang membawahi puluhan distrik dan kampung. Itu barang kali perlu dipikirkan, karena saya yakin selama lima tahun Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapat turun ke kampung-kampung menyentuh masyarakat," jelasnya.

Selain memperpendek pelayanan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, kata Sanusi, pemekaran dapat memberdayakan SDM di daerah yang akan dimekarkan untuk menjadi pejabat dan melayani masyarakatnya.

Dirinya yakin,  jika transportasi dan pemekaran ini diperjuangkan dan terwujud maka bukan tidak mungkin masyarakat Papua Barat yang berada di pedalaman dapat merasakan pembangunan seperti yang sudah terjadi di kota.

"Ketika Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden mencabut moratorium pemekaran, saya pikir kita perlu menyuarakan hal itu. Karena banyak daerah-daerah kita yang masih membutuhkan uluran tangan dan pembangunan," tandasnya. [SDR-R1] 

Dibaca 85 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX