Dewan Pertanyakan Sejauh Mana Penyelesaian Lahan Perpanjangan Runway Bandara Rendani | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Dewan Pertanyakan Sejauh Mana Penyelesaian Lahan Perpanjangan Runway Bandara Rendani

Papua Barat Penulis  Jumat, 09 Agustus 2019 15:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sempat hengkangnya salah satu maskapai penerbangan (Sriwijaya Air) dari Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, sempat menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali para anggota DPR Papua Barat, salah satunya adalah M. Sanusi Rahaningmas.

Dirinya mengatakan, fakta tersebut menjadi sebuah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemkab Manokwari, untuk bagaimana secepatnya mencari solusi terkait pengembangan Bandara Rendani, terutama perpanjangan runway.

Menurut dia, sempat hengkangnya maskapai di maksud, bukan masalah ketersinggungan karena adanya pernyataan salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat, namun sambung Sanusi, alasan konkrit sehinga maskapai dimaksud sempat menarik diri adalah karena masalah runway Bandara Rendani yang pendek.

“Landasan pacu Bandara Rendani yang banyak menjadi masalah, kita lihat saja sudah berapa kali pesawat tergelincir. Dari statmen pihak maskapai juga mengatakan bahwa mereka tidak mau korbankan crew dan penumpang, artinya mereka menjaga keselamatan, tetapi terlepas dari itu juga mereka juga ingin menjaga aset dan tidak mau rugi,” ujarnya kepada para wartawan di kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Sanusi mengutarakan, sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, semua stakeholder di Manokwari tentu membutuhkan transportasi udara, sebagai solusi dari transportasi laut.

Sehingga, sambung Sanusi, berkurangnya maskapai di Manokwari, tentu akan mempengaruhi semua aspek, baik perekonomian, investor, pembangunan dan lainnya.

“Peristiwa itu harus bisa kita renungkan bersama agar Manokwari ini bisa maju. Kita harus malu dengan Sorong yang bukan ibukota tetapi semua maskapai bisa masuk. Manokwari sebagai ibukota, pemerintah harus membuka mata agar bisa punya Bandara yang bisa didarati pesawat berbadan besar,” ujarnya.

Sanusi kemudian, mempertanyakan proses pelepasan lahan masyarakat yang akan digunakan untuk perpanjangan runway Bandara Rendani.

Menurutnya, anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk perpanjangan runway sudah ada dalam APBD baik APBD Provinsi maupun kabupaten, sehingga pemerintah harus menggenjot penyelesaiannya.

“Pemerintah harus menggenjot hal ini, sehingga Bandara bisa diperluas, diperlebar, diperpanjang. Dalam pelepasan hak ulayat, bila ada masalah-masalah dengan masyarakat yang sudah disepakati besama, saya pikir segara ditepati itu,” terangnya.

Dirinya kuatir, bila terlalu lama permasalahan tersebut diselesaikan, maka semakin lama pula pengembangan Bandara Rendani, yang bukan tidak mungkin ke depannya ada maskapai yang ingin hengkang lagi dari Manokwari.

Anggota Komisi C DPR Papua Barat ini menambahkan, satu hal yang selama ini menjadi pekerjaan Komisi C dari waktu ke waktu adalah bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur di Papua Barat termasuk infrastruktur perhubungan.

“Karena Manokwari sebagai ibukota provinsi, memang memerlukan itu, Terlepas dari Pemerintah Pusat yang akan memberikan anggaran, tapi pemerintah daerah juga bertanggung jawab terkait hal itu,” tandasnya. [SDR-R1] 

Dibaca 68 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.