Pemetaan Wilayah Adat harus Dilakukan Segera | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Pemetaan Wilayah Adat harus Dilakukan Segera

Papua Barat Penulis  Kamis, 08 Agustus 2019 14:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemetaan wilayah adat di tanah Papua khususnya Papua Barat harus segera dilakukan mengingat tanah Papua tidak ada lahan kosong atau tanah Papua bukan tanah kosong, dan juga sering terjadi konflik akibat sengketa hak ulayat ditengah-tengah masyarakat.

Kepala Bidang KSDA Wilayah II Manokwari, Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Glen Eric Kangiras mengatakan, memang bukan kewenangannya, namun sebagai warga yang lahir besar di tanah Papua dan melihat pengalaman-pengalaman yang ada, Ia menilai hal itu penting disampaikan, agar segera dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat.

“Terkadang konflik ditengah masyarakat itu disebabkan oleh hadirnya  perusahaan-perusahaan di Papua Barat. Terkadang si A klaim itu haknya dan kadang si B juga mengakui disitu ada haknya. Sehingga perlu pemetaan wilayah adat untuk menghindari konflik tersebut,” kata Eric kepada Tabura Pos di ruang kerjanya kemarin.

Menurut dia, kondisi tersebut kadang dapat menimbulkan konflik di masyarakat maupun di perusahaan. Namun, dalam proses pemetaan harus melibatkan pemilik hak ulayat.

“Perlu melibatkan para ahli-ahli atau akademisi yang ada dan benar –benar paham tentang kultur orang Papua. Sehingga dalam pemetaan itu, bukan hanya ahli pemetaan saja yang dibutuhkan, tapi harus melibatkan ahli Antropologi, ahli flora dan fauna, ahli kehutanan dan lainnya agar dokumen pemetaan wilayah adat benar-benar mengakomodir dan mendata semua potensi dan kekayaan alam dan budaya di masing-masing wilayah adat,” jelas dia.

Lebih lanjut Ia mengatakan, SDM di perguruan tinggi yang ada ditanah Papua cukup dan mampu untuk melakukannya, bahkan sudah banyak meluluskan anak-anak yang ada diatas tanah ini dan memiliki kemampuan melakukan pemetaan wilayah adat tersebut.

Untuk itu, menurut dia Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Papua Barat harus serius dan segera melakukan pemetaan tersebut dan juga mendukung pendanaannya melalui instansi terkait. “Tinggal keseriusan Pemda saja mau atau tidak,”ucap Eric.

Eric mengatakan, keuntugan yang didapat setelah melakukan dan memiliki dokumen pemetaan wilayah adat sangat banyak. Selain telah memberikan kepastian terkait batas-batas wilayah adat masing-masing marga atau sukunya, dokumen tersebut juga dapat mempermudah pemerintah daerah untuk melihat dan memberikan dokumen berkaitan ijin kepada investor yang hendak hadir dalam wilayah adat.

“Intinya, manfaat dilakukannya pemetaan wilayah adat adalah akan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak wilayah adatnya, terhindar dari terjadinya konflik, menggali lebih dalam lagi potensi alam dan adat istiadat masyarakat Papua dan lainnya,” jelas Eric seraya menambahkan, bahwa banyak manfaatnya jika telah melakukan pemetaan wilayah adat.

“Mitra Pemerintah bisa dilibatkan dalam hal ini, seperti NGO lokal maupun Nasional dan Internasional, dan juga bisa melibatkan perusahaan yang ada di Papua Barat,” tukasnya. [CR46-R3] 

Dibaca 50 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.