Kadis Pendidikan: SMU PGRI dan SMU Korpri Jayapura Dikelola Yayasan | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Elias Wonda Elias Wonda

Kadis Pendidikan: SMU PGRI dan SMU Korpri Jayapura Dikelola Yayasan

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Senin, 05 Agustus 2019 14:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Aksi pemalangan yang masih dialami SMA PGRI dan SMA Korpri Jayapura berakibat pada terhentinya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi yang dialami dua sekolah tersebut. Namun, dua sekolah tersebut dikelola oleh yaysan.

"kami pemerintah sudah dua kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini, dan sekolah ini ada pengurus yayasan, seharusnya mereka selesaikan dulu, dan kalau tidak mampu laporkan kepada pemerintah," tegas Elias Wonda kepada pers di Jayapura, Senin (5/8/2019).

Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya ini meminta kepada pihak pengurus yayasan SMA PGRI dan SMA Korpri untuk segera menyelesaikan masalah pemalangan dengan pemilik hak ulayat. "ini kan sekolah swasta dan dikelola oleh yayasan, kita tidak bisa ikut campur, kecuali sokalah negeri," ujarnya.

Oleh karena itu, Elias Wonda imbau kepada pihak yayasan yang ingin mendirikan sekolah mengecek legalitas tanah, jangan asal bangun, "membanguan sekolah harus mengecek legalitas tanahnya, surat pelepasannya, kemudian biaya operasional, jangan berharap dari dana bantuan operasional sekolah saja," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol meminta pihak sekolah melakukan kesepakatan dengan pihak yayasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Setelah kami mendapat laporan sudah sebulan, aktifitas belajar mengajar di dua sekolah itu belum berjalan, maka kami Komisi V melakukan sidak dan bertemu dengan pihak sekolah," kata Natan.

Namun dari hasil pertemuan tersebut lanjut Natan, di ketahui bahwa pemilik hak ulayat Max Ohee. Dari penjelasan pihak sekolah bahwa pembangunan dua sekolah ini di bangun hanya dengan negosiasi antara pihak hak ulayat dengan mantan Walikota, Drs MR Kambu.

"Untuk besaran jumlah nego yang di sepakati oleh walikota saat itu dengan ondoafi. Hanya saja pihak sekolah belum mengetahui secara pasti, karena waktu nego, apakah bersifat lisan atau tulisan. Itu yang belum jelas mereka ketahui," Jelas Politisi Partai Gerindra itu.

Dibaca 47 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.