Pembentukan BRG Disambut Positif | Pasific Pos.com

| 20 November, 2019 |

Peserta sosialisasi saat mengikuti kegiatan (foto:iis) Peserta sosialisasi saat mengikuti kegiatan (foto:iis)

Pembentukan BRG Disambut Positif

Papua Selatan Penulis  Minggu, 04 Agustus 2019 20:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Papua, Ir. Martha Mandosir, M.Si menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membentuk BRG untuk mengkoordinasikan penanganan kebakaran hutan yang telah terjadi dan mendukung perekonomian masyarakat di 7 (tujuh) provinsi termasuk Papua. Diharapkan seluruh perencanaan dan eksekusi lapangan yang akan dan sudah dilakukan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang berada sekitar lahan gambut. Ia juga berharap sosialisasi pengelolaan gambut akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Merauke. Hal itu diungkapkan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kabid Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran DPLH Provinsi Papua, Jainal Maruapey, ST, M.Si pada sosialisasi pengelolaan gambut di Swiss-Belhotel Kamis lalu.

Lebih lanjut dikemukakan, kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 menyebabkan kerugian besar dan berdampak luas, bahkan menjadi sorotan sampai ke tingakt regional ASEAN Mengingat asap yang ditimbulkan berdampak sempai lintas batas negara. Sebagai komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah timbulnya kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut, telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, BRG Mendapat mandat untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan restorasi lahan gambut terdegradasi seluas 2,4 (dua koma empat) juta hektar lahan gambut di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua hingga 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014 Jo PP Nomor 57/2016 perlu dibangun proses perencanaan yang inklusif dan terintegrasi yang tertuang dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut / RPPEG di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. RPPEG dimaksud harus dikembangkan secara terpadu diseluruh ekosistem gambut Indonesia yang mencakup : (i) pemanfaatan dan/atau perlindungan gambut; (ii) perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan fungsi gambut; (iii) tata kelola, pemantauan dan pemanfaatan ekosistem gambut berkelanjutan; dan (iv) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai perwujudan percepatan perencanaan restorasi, BRG diwajibkan menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi gambut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut kepala BRG melalui peraturan kepala BRG Nomor 4 Tahun 2017 mengatur penyusunan rencana restorasi ekosistem gambut pada tingkat nasional, provinsi dan unit pelaksana retorasi gambut yang memuat arahan tindakan restorasi gambut dalam berbagai satuan lahan restorasi gambut dalam unit pelalksana restorasi ekosistim.

Restorasi gambut yang dilakukan di Provinsi Papua terdapat di bagian selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Pada tahun 2018 BRG bersama Pemerintah Kabupaten Mappi telah melaukan revitalisasi ekonomi masyarakat dengan menanam sagu seluas 34.5 Ha pada lahan gambut dari 818.178 Ha lahan yang diperuntukan oleh Pemda Mappi, sendangan di Kabupaten BRG telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Musamus Merauke untuk pengembangan tenak babi dan pembangunan sumur bor penyediaan air bersih, kini tahun 2019 akan dilakukan hal yang sama di Kabupaten Mappi dengan luasan areal tanam sagu seluas 75 Ha di 15 kampung , sedangkan di Kabupaten Merauke akan di tanam sagu seluas 8 Ha, dan Padi 20 Ha. Semua ini merupakan kerjasama antara BRG RI, TRGD Provinsi Papua dan Pemda Mappi dan Merauke.

Dibaca 76 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX