KPK Dinilai Ambil Alih Kewenangan Inspektorat | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

KPK Dinilai Ambil Alih Kewenangan Inspektorat

Papua Barat Penulis  Sabtu, 03 Agustus 2019 03:44 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Aktifis Papua Barat, Yohanes Akwan SH menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengambil alih kewenangan pengawas internal pemerintah daerah, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Penilaian ini, kata dia menanggapi rencana aksi KPK yang akan mengeksekusi rumah dinas DPR Papua Barat dan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Papua Barat seperti yang mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi dan MCP Provinsi Papua Barat di ruang rapat kantor Gubernur di Arfai, Kamis (1/8).

Akwan, dalam perss releasenya menyampaikan bahwa sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secarajelas tupoksi dari lembaga KPK. Dimana, sebut dia, tugas KPK hanya sebagai supervisi, dengan memberikan rambu-rambu dan pembinaan kepada pemerintah daerah,bukan sebagai eksekutor.

Menurut Akwan, ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang kewenangan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Apabila ada eksekusi yang dilakukan KPK, maka itu, sebut dia telah melanggar dan bertentangan dengan Tupoksi KPK sebagai penindak.

Pemprov Papua Barat, terang dia, memiliki nomenklatur di daerah yang mengatur KPK sebagai lembaga supervisi berdasarkan MoU, dan diatas MoU terdapat peraturan daerah terkait fungsi dan tugas dari OPD. Untuk itu, tupoksi dan kewenangan harus dipertegas agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengawas internal pemerintah dan KPK.

Akwan menyarankan, agar Pemprov Papua Barat mempertimbangkan, pentingnya kehadiran KPK sebagai supervisi, bukan sebagai eksekutor. “Apakah KPK masuk sebagai lembaga trias politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam sistem ketatanegaraan. Tetapi, dari sisi UU No. 30/2002 KPK diberikan kewenangan untuk menindak. Artinya, kalau KPK berpikir pertama bina, dan kalau tidak bisa bina, maka pembinasaan, maka hal ini harus jelas. KPK bukan sebagai eksekutor,” sebut dia.

Baginya, kata Akwan, pemda harusnya memilih lembaga terkait yakni Inspektorat sebagai pengawas internal sesuai tupoksi sistem pelayanan pemerintahan di daerah, danmestinya tugas melekat dari Inspektorat, sehingga  tidak harus dimonopoli oleh KPK. “Kalau supervisi dan pendidikan silahkan saja, tapi kalau sudah eksekusi terkait aset daerah itu bukan kewenangan KPK,” pungkas Akwan. [FSM-R3

Dibaca 106 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX

Berita Terkini