Tahun 2019, Manokwari Terima Dana PKH Senilai Rp. 30 Miliar Lebih | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Tahun 2019, Manokwari Terima Dana PKH Senilai Rp. 30 Miliar Lebih

Papua Barat Penulis  Sabtu, 03 Agustus 2019 03:40 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dimulai sejak 2012. Kabupaten Manokwari, telah ikut merasakannya sejak 2012 dengan dana senilai Rp 701.300.000. Dana bantuan PKH, setiap tahun mengalami penigkatan hingga tahun 2019. Hanya saja, untuk triwulan I tahun 2019 masih ada dana PKH yang belum ditransfer pemerintah pusat.

Pada tahun 2013 dana PKH meningkat menjadi Rp 10.133.165.000, kemudian tahun 2014 sebanyak Rp 11.985.000.000. Jumlahnya kian meningkat, pada tahun 2017 sebanyak 13.179.000.000 dan tahun 2018 sebanyak Rp 15.702.443.000. Sementara pada triwulan I dana PKH sudah mencapai Rp 18.170.600.000, triwulan II sebesar Rp 8.232.175.000, dan di triwulan III sebanyak Rp 4.199.900.000. Sehingga, jika ditotalkan untuk tahun 2019 dari tiwulan I-III mencapai Rp 30.602.675.000.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhamad Manshur mengatakan, dana tersebut langsung masuk ke masyarakat melalui ATM. Atau ATM kombo yang disalurkan melalui BNI.

Pada tahun 2019, Manshur menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah meningkatkan bantuan PKH sesuai komponen mulai SD hingga SMA. Untuk SD akan memperoleh Rp 900 ribu, SMP menjadi Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta per KPM per tahun. “Pada tahap II dan III tahun 2019, nilainya mengalami penurunan, dimana tahap I Rp 18 miliar lebih, tahap kedua Rp 8 miliar lebih, dan tahap III Rp 4 miliar lebih. Untuk tahap III ini masih ada sekitar Rp. 4 miliar yang belum masuk. Sehingga diharapkan, pada triwulan berikut segera masuk agar bisa memberikan bantuan untuk masyarakat di triwulan berikut,” kata Manshur pada Rakor PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Manokwari di ruang Sasana Karya, kantor Bupati Manokwari, Kamis (1/8).

Diungkapkan Manshur, dalam pelaksanaan PKH dan bantuan Beras Sejahtera (Rastra), ada sejumlah kendala yang dihadapi. Diantaranya, jumlah pendamping yang masih kurang jika dibandingkkan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jumlah KPM saat ini kurang lebih 10.007 sedangkan pendamping 43 orang. Kemarin ada 45 orang, tapi dua di antaranya sementara belum aktif karena kemarin ikut pilkada. Satu lagi sudah diusulkan untuk digraduasi karena tidak aktif,” sebut Manshur.

Kendala lainnya, karena kantor Dinas Sosial belum ada fasilitas, salah satunya fasilitas komputer untuk pendamping, sehingga menyebabkan pendamping belum bisa membuat laporan.

“Karena ini termasuk vital sekali, sehingga kami mohon bantuan untuk bisa difasilitasi. Kami sudah kirim tiga tenaga untuk ikut bimtek di provinsi, dan ketiganya sudah bisa mengoperasikan, namun keterbatasan fasilitas sehingga belum dioperasikan lebih lanjut,” imbuhnya. 

Menanggapi itu, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, meminta dinas sosial segera mengurus sebagian dana PKH yang belum masuk. “Perlu diklarifikasi ke Jakarta. Jangan sampai berkurang, terutama sekarang sudah triwulan III dan harus segera masuk kembali di triwulan IV. Tidak boleh. Mereka sudah memiliki harapan untuk mendapatkan bantuan ternyata droping berkurang. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moril dari dinas sesial harus ke Jakarta untuk tanyakan hal itu,” katanya.

Budoyo meminta agar kepala dinas sosial menindaklanjuti kekurangan transfer itu ke Jakarta agar semua PKM mendapatkan bantuan. Sekaitan dengan kekurangan perangkat, kata dia, perlu dikoordinasikan dengan Bappeda supaya mendapat perhatian serius karena dinsos merupakan salah satu urusan wajib pemerintah.

“Dinsos itu urusan wajib, sehingga nanti dikoordinasikan dengan Bappeda supaya dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas dinsos,” tukasnya.

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo mengakui, dana bantuan PKH telah ikut membantu program kegiatan pemerintah daerah, dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dimana selain PKH, pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan, beras miskin (raskin) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Budoyo menjelaskan, angka kemiskinan secara nasional saat ini berkisar 9,60 persen, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 23 persen dan untuk Kabupaten Manokwari berada di angka 22.20 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 24 persen.

Artinya, kata Edi Budoyo dari sejumlah program kesejahteraan masyarakat tersebut sudah mendukung menurunkan angka kemiskinan di Manokwari setiap tahunnya. “Untuk itu, paling tidak di akhir periode lima tahun ini bisa di bawah 20 persen. Dan untuk mencapai tujuan tersebut kita harus bersinergi antar-instansi dan lembaga terkait agar bersama-sama berkomitmen melakukan verifikasi validasi data mulai dari tingkat RT, kampung, distrik, yang kemudian dimasukkan dalam data terpadu Kabupaten Manokwari,” kata Budoyo saat membuka rapat Koordinasi (Rakor) PKH dan BPNT Kabupaten Manokwari di ruang Sasarana Karya, kantor Bupati Manokwari, Kamis (1/8).

Lebih lanjut Budoyo berharap, sasaran penerima bantuan social baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) atau beras sejahtera (Rastra) dapat mencapai sasaran yang tepat yakni keluarga yang tingkat kemiskinannya paling rendah.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan program beras miskin (Raskin) dan Rastra sejak tahun 2007 dan PKH sejak tahun 2012. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan kedua program itu selalu meningkat. Bantuan PKH yang di tahun 2012, katanya, Rp 700-an juta di tahun 2014 dan 2018 berkisar Rp 13-15 miliar. Tahun 2019, sampai dengan triwulan III, telah mencapai Rp 30 miliar lebih.

Sedangkan untuk bantuan rastra di Kabupaten Manokwari, menurut Budoyo, telah mencapai 12.147 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap bulan, setiap KPM menerima 10 kg rastra atau setara Rp 110 ribu. Dan bila diuangkan, selama 2019 hingga Juni jumlahnya mencapai Rp 8 miliar lebih.

“Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari yang harus kita dukung dan berikan apresiasi,” sebutnya.

Dia menambahkan bahwa penggunaan data terpadu sudah ditahbiskan secara nasional sebagai sumber data terpadu di seluruh Indonesia. Nantinya dinas terkait merujuk pada data terpadu untuk mengetahui persentase angka kemiskinan.

“Terima kasih, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu dapat terbantu dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari,” tukasnya.

PKH memiliki tujuan untuk memenuhi taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sejahtera dan akan ditransformasikan dengan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhamad Manshur, menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat dalam program bantuan sosial.

Untuk itu, dibutuhkan ketepatan memilah masyarakat atau keluarga yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan, ada 16 variabel yang harus diisi. “Nanti di dinas sosial ada pembagian salah satu format yang jika disi akan langsung keluar siapa-siapa yang berhak menerima bantuan. Ini akan dimulai dari kampung-kampung atau desa-desa kemudian ke distrik atau kecamatan. Setelah didata di distrik, tim verifikasi dan validasi data dari Dinas Sosial Kabupaten Manokari bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dan dinas terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data,” sebutnya.

Turut diundang dalam rakor, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dan dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Sebab, semua bantuan sosial dan bantuan lain terkait pengentasan kemiskinan akan diambil dari data terpadu.

“Basis data terpadu awalnya adalah dari survei kemiskinan yang dilaksanakan BPS Pusat dan Kabupaten Manokari, sehingga kami juga undang Kepala BPS Kabupaten Manokwari,” sebutnya.

Dinas kependudukan dan catatan sipil, berkaitan dengan kependudukan terutama mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dinas kesehatan mengenai puskesmas, pustu dari sisi fasilitas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, yang terkait nama SD, SMP. (BNB-R3) 

Dibaca 55 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.