MRP Minta Pemprov Papua Laporkan Data Valid Aset ke KPK | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Anggota  MRP Papua, Roberth Wanggai Anggota MRP Papua, Roberth Wanggai

MRP Minta Pemprov Papua Laporkan Data Valid Aset ke KPK

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 31 Juli 2019 21:05 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Majelis Rakyat Papua (MRP) mengapresiasi kehadirannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mengusut aset-aset milik pemerintah Provinsi Papua. Penegasan itu disampaikan Anggota MRP Papua, Roberth Wanggai kepada wartawan di Jayapura, Selasa, 30 Juli 2019.

“kami apresiasi kehadiran KPK di Papua, saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan data valid soal aset kepada KPK, sehingga KPK bisa membantu menelusuri aset yang diambil sepihak," katanya.

Roberth mengatakan, saat ini banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua yang sudah di dum, dan perlu ditelusiri ulang KPK apakah prosesnya sesuai prosedur atau tidak. Ia mencontohkan, eks kantor Perpustakaan di Jalan Percetakan Jayapura kini sudah menjadi hotel Papua dan dikuasai oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Kemudian, tanah milik dinas kesehatan di depan Sagu Indah Plaza (SIP) Jayapura, kini sudah menjadi lahan parkir, apakah itu disewakan ke Pemkot Kota Jayapura atau memang disewakan, kalau disewakan uangnya masuk kemana. "kita harus bersyukur sekarang KPK membantu kita menelusuri aset-aset ini, dan jika semua bisa ditertibkan, tentu bisa berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua," ujarnya.

Pria yang juga mantan Anggota DPR Papua juga mempertanyakan lokasi eks Bank Pembangunan Daerah (Bank Papua) di samping hotel Aston Jayapura. Sebab, samping belakang lokasi tersebut kini sedang dilakukan pengembangan hotel bintang tiga tersebut. "tanah disamping hotel Aston itu dulu eks kantor BPD Irian Jaya (Papua), sekarang dipakai lahan parkir, harus diperjelas apakah disewa dan dijadikan lahan parkir hotel Aston atau tidak, kalau disewapun uangnya masuk ke kas daerah atu disetor kemana? harus diperjelas semua," jelasnya.

Roberth menambahkan, aset milik Dinas Perkebunaan di Dok V Jayapura yang kini dipakai sebagai Kantor Komnas Ham Papua, sebagian juga dipakai sebagai tempat bisnis, apakah ini terpantau dan disewakan. "Intinya masih banyak aset pemda Papua seperti hotel-hotel di Manokwari, Biak dan Asmat harus ditelusuri, sehingga kedepan aset-aset ini dapat dikelola dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menyambut baik kedatangan KPK di Papua untuk melakukan pencegahan korupsi. Ia meminta seluruh aparatur pemerintahan daerah yang ada di Papua dan Papua Barat untuk tidak merasa takut bila didatangi KPK karena pada prinispnya kehadiran lembaga itu adalah untuk membantu.

"KPK hadir bukan membuat kita (pemerintah daerah) takut tapi kita (baik KPK dan pemda) harus dua duanya menang," katanya.

Dibaca 144 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX