Pelebaran Jln Esau Sesa - Maruni, Pemprov Diminta Tidak Gegabah Ambil Keputusan | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Pelebaran Jln Esau Sesa - Maruni, Pemprov Diminta Tidak Gegabah Ambil Keputusan

Papua Barat Penulis  Rabu, 31 Juli 2019 14:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Warga terkena dampak pelebaran jln. Drs Esau Sesa – Maruni Distrik Manokwari Selatan, Origenes Idji meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat tidak gegabah dalam proses perencanaan pelebaran jln. Drs. Esau Sesa menuju jalan Maruni.

Menurut dia, dari aspek hukum, pemerintah kabupaten (pemkab) Manokwari belum mempunyai peraturan daerah (perda) tentang Tata Ruang Kota. Padahal, untuk rencana pelebaran jln. Drs. Esau Sesa – jln. Maruni harusnya berpedoman dari perda.

“Areal mana yang masuk kawasan pendidikan, masuk kawasan pemerintahan, masuk kawasan keamanan, kawasan ekonomi dan lainnya. Semua itu dibangun berdasarkan tata ruang kota yang dilahirkan melalui perda. Kita tidak boleh keluar dari hal itu, jangan sampai rencana pelebaran jalan dilaksanakan dan pemerintah yang akan terkena dampak hukum. Warga lagi menunggu, begitu kejadian baru mereka jalan,” kata Idjie kepada Tabura Pos di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (29/7).

Idjie menyarankan, semua pihak yang berkepentingan, baik BPJN Wilayah XVII, Dinas PUPR, dan Bappeda dapat memberikan kajian dan saran yang baik agar proses dapat dilakukan ulang tentang perhitungan untung rugi. “Alternatifnya, dihitung dulu antara pengusuran dan membuka jalan baru, maka mana yang biayanya rendah dan tinggi. Pastinya akan diambil alternatif lain yang harganya rendah,” terang Idjie.

Lebih lanjut Idjie mengatakan, sesuai UU yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain regulasi ada Standar Perhitungan Rugi Indonesia (SPRI) yang mengatur lebih detail dan Peraturan Menteri Pertanahan Nomor 5 tahun 2015 tentang Ganti Untung.

“Artinya, pemerintah melakukan ganti lahan dan bangunan sesuai dengan harga sewajarnya, lalu dihitung secara detail proses pergantian yakni berdasarkan pendapatan dan berdasarkan harga sekarang. Contohnya, kalau harga semen yang waktu itu dibeli dengan harga Rp. 40 ribu persak, maka dapat digantikan dengan harga semen persak sekarang.

Oleh sebab itu, terang Idjie, perlu dibentuk badan khusus oleh kementerian keuangan. “Hal ini sudah diatur dalam SPRI, daerah tidak bisa membentuk itu. lembaga atau badan yang independen, merekalah yang akan menghitung biaya ganti untung rugi, baik bangunan, tanah, dan tanaman serta kerugian lain yang timbul akibat pelebaran jalan ini,” beber Idjie.

Disinggung tentang dampak pelebaran jalan terhadap fasilitas umum, baik air bersih, listrik, telkom dan lainnya, Idjie mengatakan, bahwa pemprov harus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait diatas.

Sebab, lanjut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu dibangun pipa PDAM dari Maruni sampai Sinar Suri memakan waktu 6 tahun. “Saran menempati rumah saya sejak 2003 jadi tahu, lalu pipa induk disebelah jalan yang dibangun provinsi mekaman waktu 3 tahun.

Lalu, Apakah pipa itu akan ditutup atau dibongkar dalam waktu 1 hari bisa dibongkar dan dipasang kembali. 1 hari masyarakat tidak dapat air bersih akan berdampak luas, demikian juga fasilitas umum lainnya,” terang Idjie.

Dengan demikian, pemprov Papua Barat diharapkan tidak gegabah mengambil keputusan sekarang. Sebab, warga terkena dampak yang terdata berjumlah 814 orang. “Kalau pemprov membuka jalan baru, maka dia akan berharapan dengan 1 orang saja yakni pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Gubernur juga disarankan agar membentuk tim independen tanpa melibatkan birokrasi. Tim independen terdiri dari unsur akademisi, LSM, orang-orang profesional, sebagai kosultan.

“Mereka inilah yang akan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan beberapa obsi 1,2,3 dan 4. Tinggal pemerintah lihat mana alternatif mana yang diambil tanpa merugikan masyarakat. Yang terpenting kerugian itu ada dua yakni kerugian fisik dan non fisik,” sebut Mandacan.

Kerugian non fisik, para pemilik toko disepanjang jalan Esau Sesa memiliki karyawan, sehingga jika terdampak maka dirumahkan, sehingga pemerintah harus bayar biaya istirahat. [FSM-R3] 

Dibaca 125 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX